SURVEY TANDINGAN UMK 2010 ABM JATIM

ABM Siapkan Survei Pasar Tandingan
Wednesday, 29 July 2009
SURABAYA(SI) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim melakukan survei harga-harga kebutuhan pokok sendiri.Survei ini untuk mengetahui besaran nilai kebutuhan hidup layak (KHL) 2010 yang jadi acuan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2010.

Survei dilakukan di beberapa pasar di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Di Surabaya, pada Juli ini survei dilakukan di Pasar Wonokromo.Setelah itu,Agustus dan September giliran Pasar Soponjono Rungkut dan Balongsari yang disurvei. Dalam kegiatan itu, ABM menggandeng mahasiswa, akademisi,LBH Surabaya, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). ”Survei kami ini mendahului Dewan Pengupahan kabupaten/ kota yang dimulai pada 5 Agustus.

Survei untuk mengawal sekaligus menandingi survei Dewan Pengupahan,” terang Koordinator ABM Jatim Jamaludin kemarin. Jamaludin mengaku khawatir hasil survei Dewan Pengupahan tidak transparan.Kekhawatiran ini muncul dari pengalaman sebelumnya, di mana nilai KHL serta UMK 2009 sangat rendah. ”Bayangkan, KHL dan UMK Surabaya tahun ini justru rendah, ada di urutan keenam setelah kabupaten/kota lain di Jatim.Harusnya kanlebih tinggi.

Biar bagaimana pun,biaya hidup di Surabaya jauh lebih mahal dibanding daerah lain di Jatim,” sambungnya. Karena itu, ABM menjadikan Surabaya sebagai titik tekan survei tandingan. Pasalnya, survei KHL versi Dewan Pengupahan Surabaya tahun ini dinilai ganjil. Menurut hasil survei tahun lalu,di Pasar Wonokromo diketahui KHL mencapai Rp1.012.343,56, Pasar Soponjono Rp888.182,62, dan Pasar Balongsari Rp906.180,58. ”Nilai survei KHL 2009 di Pasar Wonokromo yang dilakukan Dewan Pengupahan Surabaya dinilai rasional.

Tapi di Pasar Soponjono dan Balongsari ternyata barang yang disurvei paling murah.Padahal, menurut versi survei ABM, KHL Surabaya 2009 itu Rp1,5 juta per bulan,”paparnya. Efeknya, imbuh Jamaludin, hasil survei tersebut tidak akurat. Akibatnya, nilai UMK Surabaya tahun ini hanya Rp948.500. Nominal ini ada di urutan enam,di bawah Kabupaten Gresik (Rp971.624),Kabupaten Mojokerto (Rp971.624), Kabupaten Pasuruan (Rp955.000),Kabupaten Sidoarjo (Rp955.000),dan Kabupaten Malang (Rp954.500). Hasil ABM akan dikirim secepatnya ke bupati/wali kota se-Jatim.

Harapannya agar angka KHL 2010 benar-benar berbasis survei objektif. ”Kalau hasil survei ini diabaikan dan KHL tetap rendah, kami akan berupaya melakukan tekanan melalui aksi massa,” pungkasnya. Kepala Disnaker Surabaya Achmad Syafi’i mengaku menghargai upaya ABM melakukan survei KHL sendiri.

Kendati demikian, dia menandaskan, dari tahun ke tahun survei KHL selalu transparan. ”Yang duduk di Dewan Pengupahan itu ada unsur pemerintah, dalam hal ini Disnaker, ada juga pengusaha dan pekerja,” jawabnya. (soeprayitno)

Tak Sesuai KHL, ABM Tolak SE UMK 2010

Rabu, 15 Juli 2009 13:58:35 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.

Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim menolak dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 560/10326/031/2009 tentang Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2010 di Jatim tertanggal 14 Juli 2009. Ini karena SE Gubernur Jatim tersebut tidak mengakomodasi upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

“Jutaan buruh Jatim akan terancam upah murah akibat mekanisme penentuan UMK tahun 2010. Ini karena belum menjamin transparansi dan demokratisasi,” kata Koordinator ABM Jatim, Jamaludin kepada wartawan di kantor gubernur, Jl Pahlawan Surabaya, Rabu (15/7/2009).

Sehubungan dengan dikeluarkannya SE Gubernur itu, ABM Jatim menjelaskan, jutaan buruh Jatim alih-alih akan� mendapatkan upah layak, justru terancam upah murah. Ini karena secara substantif, SE tidak menjamin proses, sistem dan mekanisme penentuan UMK di Jatim utamanya di tingkat kabupaten/kota akan berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel, tertib, akurat dan demokratis.

“Dampaknya adalah survey KHL akan amburadul, tertutup dan hasilnya tidak valid atau tidak akurat,” imbuhnya.

Selain itu, mengingat regulasi pengupahan yang lebih tinggi rapuh dan memberikan ruang upah murah maka SE secara figur produk hukumnya yang berbentuk SE juga tidak tepat dan kurang mengikat. “Seharusnya gubernur berani menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum yang secara hukum lebih kuat dan menjamin partisipasi stakeholder,” tegasnya.

ABM Jatim akan mengecam SE gubernur dan meminta pertanggung-jawaban gubernur dan Biro Hukum. Selain itu, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses� UMK di Kab/kota. Kemudian, mendesak pembuatan kebijakan UMK berikutnya berbentuk Pergub yang disusun secara demokratis.

Dalam SE gubernur yang diterima beritajatim.com, disebutkan jadwal proses penetapan UMK tahun 2010 di Jatim adalah sosialisasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi pada 15 Juli-23 Juli 2009, survei KHL oleh Dewan Pengupahan Kab/Kota pada 1 Agustus-14 Agustus 2009, pembahasan dan perumusan oleh Dewan Pengupahan Kab/Kota selambat-lambatnya 17 September 2009, usulan UMK oleh bupati/walikota harus diterima gubernur selambatnya 30 September 2009, pengkajian usulan bupati/waikota oleh Dewan Pengupahan jatim pada 2 November 2009 dan penetapan UMK 2010 selambat-lambatnya 21 November 2009 (40 hari sebelum pemberlakuan 1 Januari 2010). (tok/eda)

ABM Jatim Kecam Bupati/Walikota Yang Boikot Pengawasan UMK

Rabu, 29 Juli 2009 13:51:06 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.

Surabaya (beritajatim) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim mengecam kinerja pengawasan pengupahan kabupaten/kota yang buruk. Mereka juga menuntut tanggungjawab bupati/walikota serta Disnaker setempat. Pasalnya, perlindungan dan penegakan hukum buruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari harapan.

“Kami juga mendesak Gubernur Jatim memanggil bupati/walikota untuk mengefektifkan pengawasan pengupahan. Jika tidak digubris, kami akan melaporkan pengawasan kabupaten/kota ini ke Presiden SBY dan Komnas HAM maupun ke sejumlah lembaga lainnya,” kata Koordinator ABM Jatim Jamaludin kepada beritajatim.com di kantor gubernur, Jl Pahlawan Surabaya, Rabu (29/7/2009).

Menurut dia, ABM Jatim menemukan adanya beberapa bupati/walikota menolak dan memboikot melaporkan pengawasan ketenagakerjaan ke gubernur. “Fungsi pengawasan semakin mandul, tumpul dan amburadul. Dampaknya pelanggaran hak normatif buruh semakin marak dan meluas. Ribuan buruh makin tertindas dan terancam,” tuturnya.

Bupati/walikota dan Disnaker setempat, lanjut dia, tidak merespon langkah positif dan progresif pemprov yang merespon permasalahan maraknya pelanggaran hak normatif buruh melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 560/6165/031/2009 tertanggal 25 Mei 2009 tentang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada bupati/walikota Se-Jatim dan Surat Kepala Disnakertransduk Jatim Nomor 560/1520/106.05/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

Surat itu ditujukan kepada kepala dinas/instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kab/kota yang mendesak dan menegaskan kepada kab/kota untuk memfungsikan pengawasan ketenagakerjaan.

“Sampai saat ini, belum satupun kab/kota yang melaporkan kepada gubernur sesuai Surat Edaran Gubernur dan Surat Kadisnakertransduk Jatim maupun Surat Edaran Menaker yang berdasarkan UU 13/2003 dan UU 21/2003,” imbuhnya.

Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen perlindungan dan penegakan hukum daerah atas penindasan buruh. Sekaligus membuktikan bentuk pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada kaum buruh, tapi justru berwatak Neolib-Korup menjadi kaki tangan pengusaha dengan turut serta maupun membiarkan terjadinya pelanggaran sistematis atas hak-hak buruh. (tok/eda)

MA MENANGKAN BURUH KJI PASURUAN DALAM KASUS ANTISERIKAT BURUH PERTAMA DI INDONESIA

Stl diproses di Polisi&Jaksa lalu Menang di PN Bangil,PT Jatim akhirnya Senin tadi Jaksa dan PN memberitahukan Putusan Kasasi MA yang menolak Kasasi Terpidana dan Memperkuat putusan Hakim PN pasuruan dan PT Jawa Timur.

Dengan kemenangan ini semoga menjadi yurisprudensi hukum yang progresif dan simbol bangkitnya serikat dan gerakan buruh di Indonesia sekaligus menjadi tonggak menuju kebebasan berserikat yang sejati di Republik ini.

Kemenangan kwn-kwn Buruh PUK FSPMI King Jim Pasuruan ini betul-betul dapat menjadi inspirasi dan harapan merebut keadilan untuk buruh semakin terbuka di tengah bobroknya institusi hukum maupun situasi korup dan neolibnya sistem perburuhan di negara kita.

Selain perjuangan yang penuh semangat dan luar biasa dari kwn2 FSPMI,Kemenangan ini tidak terlepas dari solidaritas kawan-kawan semua yang terlibat dalam aksi ABM Jatim di MA 20 Mei lalu,atas nama ABM Jatim terimksh u kwn2 yg mendukung aksi di MA;DPP FSPMI,PP KASBI,ABM Nasional,TURC, Pak Mahmud dan SPSI Karawang&Kwn SPSI Tangerang dll

Untuk kawan-kawan buruh yg menjadi korban Union Busting,Pengalaman Kasus KJI menunjukkan Hukum dan Keadilan dapat direbut oleh buruh melalui gerakan massa

Tahapan Survey KHL Surabaya Rawan Manipulasi

Kelana Kota

27 Juli 2009, 19:30:46| Laporan Eddy Prasetyo
suarasurabaya.net| Tahapan survey 46 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang bakal berlangsung mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2009 mendatang merupakan tahapan yang paling rawan dimanipulasi dalam proses penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2010.

JAMALUDDIN Koordinator Departemen Hukum dan Advokasi SBK KASBI Kota Surabaya pada suarasurabaya.net, Senin (27/07) mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, proses survey KHL di Surabaya berlangsung tidak obyektif dan tidak transparan.

Contohnya pada UMK 2009, meskipun biaya hidup Kota surabaya adalah yang tertinggi dan termahal di Jatim tapi Upah Minimum Kota Surabaya lebih rendah daripada 5 kabupaten/kota lainnya. Ini karena Survey UMK tahun 2009 di Pasar Wonokromo, Soponyono Rungkut dan Balongsari berlangsung secara tidak obyektif dan tidak transparan.

”Terjadi ketimpangan dan kejanggalan pada survey KHL di pasar-pasar itu. Pasar Wonokromo misalnya, nilai KHL yang diperoleh sebesar Rp 1.012.343, Pasar Soponyono Rp 888.182 dan Pasar Balongsari 935.568. Hasil survey itu tidak valid dan tidak akurat, akibatnya Nilai UMK Surabaya tahun 2009 ini hanya sebesar Rp 948.500 berada di urutan 6 kabupaten/kota lainnya,” ujar JAMALUDDIN.

JAMALUDDIN berharap survey yang bakal dilakukan pasca keluarnya Surat Gubernur nomo 560/2009 tanggal 14 Juli 2009 lalu itu bisa dilakukan secara obyektif dan transparan. Apalagi standar dan kualitas 46 komponen KHL yang ada tahun ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu.

”Kami berkomitmen mengawasi jalannya survey KHL di Surabaya. Karena tahun ini kami masuk dalam struktur Dewan Pengupahan, kami akan melakukan pengawasan itu dari dalam dan dari luar. Dari luar kami tetap melakukan survey-survey pendahuluan, sedangkan di dalam, kami tetap akan mengkritisi survey KHL tersebut,” paparnya.

Untuk diketahui, setelah masa jabatan Dewan Pengupahan sebelumnya sudah habis sehingga Untuk penentuan UMK Surabaya tahun 2010, Walikota Surabaya telah membentuk Dewan Pengupahan Kota Surabaya melalui Keputusan Walikota 188.45/194/436.1.2/2009 tertanggal 19 Mei 2009 dengan komposisi seluruhnya berjumlah 43 orang yang terdiri dari 17 orang dari unsur pemerintah dan 2 akademisi,12 dari unsur serikat buruh(9 SPSI,1 Sarbumusi,1 SBSI,1 SBK KASBI), dan 12 dari unsur APINDO.(edy)

UMK JATIM 2010 TERANCAM RENDAH

Kompas Jawa Timur
UMP Jatim Mungkin Rendah

Rabu, 15 Juli 2009 | 20:48 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com- Perjuangan para buruh di Jawa Timur untuk mendapatkan upah layak terancam gagal. Masalahnya, dasar penetapan upah minimum kabupaten/kota yang digunakan tak lagi relevan.

Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaludin mengatakan, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10326/031/2009 tentang proses penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2010 telah terbit, Selasa (14/7) kemarin. Tapi, dasar penetapan UMK masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak tak lagi memenuhi kebutuhan hidup buruh.

Ada beberapa komponen dalam Permenaker RI Nomor Per-17/Men/VIII/2005 yang tak lagi relevan. Peraturan ini hanya mengatur kebutuhan hidup bagi seorang buruh dan tak mencantumkan keluarga mereka. “Karena itu, upah buruh justru akan berpotensi murah, ucapnya,” Rabu (15/7) di Surabaya.

Selain itu, menurut Jamaludin, proses survei nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan dewan pengupahan kabupaten/kota selama ini juga tertutup dan tak transparan. Padahal, penentuan KHL merupakan proses yang harus diketahui publik.

“Regulasi dasar penetapan UMK tahun 2010 sebenarnya sudah rapuh. Karena itu, gubernur seharusnya menerbitkan Peraturan Gubernur atau Perda yang memiliki landasan hukum lebih kuat dan tegas bagi penetapan UMK,” ujarnya.

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10326/031/2009 tentang proses penetapan UMK di Jawa Timur tahun 2010 dinilai tak tepat dan kurang mengikat. Karena hanya berupa surat edaran, Jamaludin menilai kekuatan surat ini hanya sekedar himbauan kepada kepala daerah dan bukan peraturan yang bersifat mengikat.

Tak signifikan

Kenaikan UMK tahun 2010, yang segera dibahas, diprediksi tidak signifikan. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, baik di dalam negeri, maupu secara global, pengusaha sulit memenuhi harapan pekerja menyangkut kenaikan upah tahunan.

Ketua Umum Kadin jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan, pelaku usaha pasti mengikuti seluruh aturan pemerintah menyangkut kenaikan upah. Indikator kenaikan upah sudah jelas, tinggal bagaimana menentukan pers entase saja. “Yang jelas jika buruh menuntut lebih besar, pelaku usaha makin kelimpungan,” ujarnya.

Sebab, kata Erlangga, saat ini perusahaan yang memproses pemutusan hubungan kerja (PHK), terus meningkat. Paling tidak sudah lebih 15.000 pekerja di provinsi ini terpaksa kehilangan pekerjaan, karena perusahaan ditutup. “Produksi dihentikan karena tidak ada order baik dari dalam maupun luar negeri,” begitu kata dia.

Kondisi pelaku usaha memasuki tahun 2010, menurut Erlangga, makin kritis. Alasannya berbagai komponen biaya untuk produksi naik, sementara produk tidak laku. Pasar lokal tidak bisa diandalkan karena gempuran produk impor. “Sekarang pengusaha tidak lagi sekadar mengurangi margin, tetapi benar-benar rugi,” kata Erlangga.

Apalagi saat ini pemerintah tidak bisa mengandalkan penyerapan tenaga kerja dengan kehadiran investor asing. Investor asing dari Hongkong dan Taiwan menunda realisasi investasi, karena tidak ada jaminan pemenuhan pasokan listrik dari PLN.ABK/ETA

RAKYAT MISKIN TERTINDAS DEMO TUNTUT PERADILAN BERSIH

Kelana Kota

16 Juli 2009, 14:49:09| Laporan Eddy Prasetyo
suarasurabaya.net| Sekitar seratusan massa yang menamakan dirinya Forum Hari Peradilan Bersih, Kamis (16/07) berunjukrasa di gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Forum ini terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat, diantaranya Forum Serikat pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Aliansi Buruh menggugat, Serikat pedagang Kaki Lima Surabaya, dan Masyarakat Stren Kali. Mereka mendesak lembaga peradilan di Indonesia mewujudkan peradilan yang imparsial, tidak memihak, dan bersih dari praktik mafia peradilan.

JAMALUDDIN juru bicara Forum Peradilan Bersih menjelaskan satu diantara ruang publik yang hingga kini diindikasikan belum bersih dari masalah adalah lembaga peradilan. Menurut aktivis Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur ini, dunia peradilan masih meminggirkan masyarakat miskin. Sebaliknya, kalangan orang berpunya lebih punya kekuatan mengendalikan putusan-putusan di lembaga ini karena tumbuh suburnya praktik mafia peradilan.

Dia mencontohkan gugatan class action yang diajukan masyarakat Stren Kali Jagir yang akhirnya ditolak PN Surabaya dalam putusan selanya. Padahal putusan itu sangat mempengaruhi hajat hidup masyarakat miskin perkotaan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, biaya murah, dan adil ternyata masih jauh dari kenyataan. Sehari-hari kami dihadapkan pada kenyataan bahwa lembaga peradilan masih berpihak pada orang kaya, bukan orang miskin seperti kami,” paparnya.

Untuk itu bertepatan dengan Hari Peradilan Bersih, para pengunjukrasa mendesak dibersihkannya mafia peradilan, menuntut para hakim tidak memihak, dan meminta para hakim memiliki kepekaan sosial dalam memutuskan perkara.

Unjukrasa yang diikuti buruh, warga marjinal stren kali, dan mahasiswa ini mendapatkan penjagaan dari polisi dan hanya bisa menggelar aktivitasnya di luar pagar. Setelah menyampaikan orasi dan membagikan selebaran pada pengguna Jl. Arjuna, massa akhirnya bubar dengan tertib.(edyP

Teks Foto :
– Pengunjukrasa mendesak adanya peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Surabaya.
Foto : EDDY suarasurabaya.net

Ribuan Buruh Demo Mapolda & Kantor Gubernur Jatim

29 Juni 2009 – 14:25 WIB
Yovinus Guntur Wicaksono
VHRmedia, Surabaya – Ribuan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar unjuk rasadi Dinas Tenaga Kerja, Markas Kepolisian Daerah, dan kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (29/6). Mereka menunut pemerintah membuat kebijakan ketenegakerjaan yang adil bagi buruh.
Sekretaris KASBI Jatim Jamaluddin mengatakan, aksi unjuk rasa untuk menekan pemerintah agar membuat kebijakan ketenegakerjaan yang adil bagi buruh. Kepolisian juga diharapkan bertindak tegas dalam penegakan hukum yang melibatkan pengusaha dan buruh.
Jamaluddin menilai selama ini buruh selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan penanganan hukum yang dilakukan kepolisian. “Banyak keputusan pemerintah dan kepolisian yang merugikan buruh. Padahal, sering kali pengusaha yang berbuat salah dan tidak menaati peraturan. Kami tuntut keadilan untuk hal ini,” ujarnya.
KASBI dan FSPMI Jatim juga menyatakan menolak neoliberalisme terhadap kaum buruh berupa penerapan upah murah di bawah standar UMK, praktik outsoucing, mafia peradilan, dan kriminalisasi gerakan buruh.Mereka juga meminta Pemprov Jatim menuntaskan revitalisasi pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan prioritas penegakan hukum oleh PPNS Provinsi. “Pemprov harus mengambil alih kasus yang tidak ditangani dengan baik oleh pengawas dan PPNS kabupaten/kota. Kami juga meminta agar Surat Edaran Gubernur tentang Penegakan Hukum Ketenakerjaan segera diterapkan,” kata Jamaluddin. (E4)