SURVEY TANDINGAN UMK 2010 ABM JATIM

ABM Siapkan Survei Pasar Tandingan
Wednesday, 29 July 2009
SURABAYA(SI) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim melakukan survei harga-harga kebutuhan pokok sendiri.Survei ini untuk mengetahui besaran nilai kebutuhan hidup layak (KHL) 2010 yang jadi acuan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2010.

Survei dilakukan di beberapa pasar di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Di Surabaya, pada Juli ini survei dilakukan di Pasar Wonokromo.Setelah itu,Agustus dan September giliran Pasar Soponjono Rungkut dan Balongsari yang disurvei. Dalam kegiatan itu, ABM menggandeng mahasiswa, akademisi,LBH Surabaya, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). ”Survei kami ini mendahului Dewan Pengupahan kabupaten/ kota yang dimulai pada 5 Agustus.

Survei untuk mengawal sekaligus menandingi survei Dewan Pengupahan,” terang Koordinator ABM Jatim Jamaludin kemarin. Jamaludin mengaku khawatir hasil survei Dewan Pengupahan tidak transparan.Kekhawatiran ini muncul dari pengalaman sebelumnya, di mana nilai KHL serta UMK 2009 sangat rendah. ”Bayangkan, KHL dan UMK Surabaya tahun ini justru rendah, ada di urutan keenam setelah kabupaten/kota lain di Jatim.Harusnya kanlebih tinggi.

Biar bagaimana pun,biaya hidup di Surabaya jauh lebih mahal dibanding daerah lain di Jatim,” sambungnya. Karena itu, ABM menjadikan Surabaya sebagai titik tekan survei tandingan. Pasalnya, survei KHL versi Dewan Pengupahan Surabaya tahun ini dinilai ganjil. Menurut hasil survei tahun lalu,di Pasar Wonokromo diketahui KHL mencapai Rp1.012.343,56, Pasar Soponjono Rp888.182,62, dan Pasar Balongsari Rp906.180,58. ”Nilai survei KHL 2009 di Pasar Wonokromo yang dilakukan Dewan Pengupahan Surabaya dinilai rasional.

Tapi di Pasar Soponjono dan Balongsari ternyata barang yang disurvei paling murah.Padahal, menurut versi survei ABM, KHL Surabaya 2009 itu Rp1,5 juta per bulan,”paparnya. Efeknya, imbuh Jamaludin, hasil survei tersebut tidak akurat. Akibatnya, nilai UMK Surabaya tahun ini hanya Rp948.500. Nominal ini ada di urutan enam,di bawah Kabupaten Gresik (Rp971.624),Kabupaten Mojokerto (Rp971.624), Kabupaten Pasuruan (Rp955.000),Kabupaten Sidoarjo (Rp955.000),dan Kabupaten Malang (Rp954.500). Hasil ABM akan dikirim secepatnya ke bupati/wali kota se-Jatim.

Harapannya agar angka KHL 2010 benar-benar berbasis survei objektif. ”Kalau hasil survei ini diabaikan dan KHL tetap rendah, kami akan berupaya melakukan tekanan melalui aksi massa,” pungkasnya. Kepala Disnaker Surabaya Achmad Syafi’i mengaku menghargai upaya ABM melakukan survei KHL sendiri.

Kendati demikian, dia menandaskan, dari tahun ke tahun survei KHL selalu transparan. ”Yang duduk di Dewan Pengupahan itu ada unsur pemerintah, dalam hal ini Disnaker, ada juga pengusaha dan pekerja,” jawabnya. (soeprayitno)

Tak Sesuai KHL, ABM Tolak SE UMK 2010

Rabu, 15 Juli 2009 13:58:35 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.

Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim menolak dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 560/10326/031/2009 tentang Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2010 di Jatim tertanggal 14 Juli 2009. Ini karena SE Gubernur Jatim tersebut tidak mengakomodasi upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

“Jutaan buruh Jatim akan terancam upah murah akibat mekanisme penentuan UMK tahun 2010. Ini karena belum menjamin transparansi dan demokratisasi,” kata Koordinator ABM Jatim, Jamaludin kepada wartawan di kantor gubernur, Jl Pahlawan Surabaya, Rabu (15/7/2009).

Sehubungan dengan dikeluarkannya SE Gubernur itu, ABM Jatim menjelaskan, jutaan buruh Jatim alih-alih akan� mendapatkan upah layak, justru terancam upah murah. Ini karena secara substantif, SE tidak menjamin proses, sistem dan mekanisme penentuan UMK di Jatim utamanya di tingkat kabupaten/kota akan berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel, tertib, akurat dan demokratis.

“Dampaknya adalah survey KHL akan amburadul, tertutup dan hasilnya tidak valid atau tidak akurat,” imbuhnya.

Selain itu, mengingat regulasi pengupahan yang lebih tinggi rapuh dan memberikan ruang upah murah maka SE secara figur produk hukumnya yang berbentuk SE juga tidak tepat dan kurang mengikat. “Seharusnya gubernur berani menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum yang secara hukum lebih kuat dan menjamin partisipasi stakeholder,” tegasnya.

ABM Jatim akan mengecam SE gubernur dan meminta pertanggung-jawaban gubernur dan Biro Hukum. Selain itu, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses� UMK di Kab/kota. Kemudian, mendesak pembuatan kebijakan UMK berikutnya berbentuk Pergub yang disusun secara demokratis.

Dalam SE gubernur yang diterima beritajatim.com, disebutkan jadwal proses penetapan UMK tahun 2010 di Jatim adalah sosialisasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi pada 15 Juli-23 Juli 2009, survei KHL oleh Dewan Pengupahan Kab/Kota pada 1 Agustus-14 Agustus 2009, pembahasan dan perumusan oleh Dewan Pengupahan Kab/Kota selambat-lambatnya 17 September 2009, usulan UMK oleh bupati/walikota harus diterima gubernur selambatnya 30 September 2009, pengkajian usulan bupati/waikota oleh Dewan Pengupahan jatim pada 2 November 2009 dan penetapan UMK 2010 selambat-lambatnya 21 November 2009 (40 hari sebelum pemberlakuan 1 Januari 2010). (tok/eda)

ABM Jatim Kecam Bupati/Walikota Yang Boikot Pengawasan UMK

Rabu, 29 Juli 2009 13:51:06 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.

Surabaya (beritajatim) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim mengecam kinerja pengawasan pengupahan kabupaten/kota yang buruk. Mereka juga menuntut tanggungjawab bupati/walikota serta Disnaker setempat. Pasalnya, perlindungan dan penegakan hukum buruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari harapan.

“Kami juga mendesak Gubernur Jatim memanggil bupati/walikota untuk mengefektifkan pengawasan pengupahan. Jika tidak digubris, kami akan melaporkan pengawasan kabupaten/kota ini ke Presiden SBY dan Komnas HAM maupun ke sejumlah lembaga lainnya,” kata Koordinator ABM Jatim Jamaludin kepada beritajatim.com di kantor gubernur, Jl Pahlawan Surabaya, Rabu (29/7/2009).

Menurut dia, ABM Jatim menemukan adanya beberapa bupati/walikota menolak dan memboikot melaporkan pengawasan ketenagakerjaan ke gubernur. “Fungsi pengawasan semakin mandul, tumpul dan amburadul. Dampaknya pelanggaran hak normatif buruh semakin marak dan meluas. Ribuan buruh makin tertindas dan terancam,” tuturnya.

Bupati/walikota dan Disnaker setempat, lanjut dia, tidak merespon langkah positif dan progresif pemprov yang merespon permasalahan maraknya pelanggaran hak normatif buruh melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 560/6165/031/2009 tertanggal 25 Mei 2009 tentang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada bupati/walikota Se-Jatim dan Surat Kepala Disnakertransduk Jatim Nomor 560/1520/106.05/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

Surat itu ditujukan kepada kepala dinas/instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kab/kota yang mendesak dan menegaskan kepada kab/kota untuk memfungsikan pengawasan ketenagakerjaan.

“Sampai saat ini, belum satupun kab/kota yang melaporkan kepada gubernur sesuai Surat Edaran Gubernur dan Surat Kadisnakertransduk Jatim maupun Surat Edaran Menaker yang berdasarkan UU 13/2003 dan UU 21/2003,” imbuhnya.

Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen perlindungan dan penegakan hukum daerah atas penindasan buruh. Sekaligus membuktikan bentuk pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada kaum buruh, tapi justru berwatak Neolib-Korup menjadi kaki tangan pengusaha dengan turut serta maupun membiarkan terjadinya pelanggaran sistematis atas hak-hak buruh. (tok/eda)

MA MENANGKAN BURUH KJI PASURUAN DALAM KASUS ANTISERIKAT BURUH PERTAMA DI INDONESIA

Stl diproses di Polisi&Jaksa lalu Menang di PN Bangil,PT Jatim akhirnya Senin tadi Jaksa dan PN memberitahukan Putusan Kasasi MA yang menolak Kasasi Terpidana dan Memperkuat putusan Hakim PN pasuruan dan PT Jawa Timur.

Dengan kemenangan ini semoga menjadi yurisprudensi hukum yang progresif dan simbol bangkitnya serikat dan gerakan buruh di Indonesia sekaligus menjadi tonggak menuju kebebasan berserikat yang sejati di Republik ini.

Kemenangan kwn-kwn Buruh PUK FSPMI King Jim Pasuruan ini betul-betul dapat menjadi inspirasi dan harapan merebut keadilan untuk buruh semakin terbuka di tengah bobroknya institusi hukum maupun situasi korup dan neolibnya sistem perburuhan di negara kita.

Selain perjuangan yang penuh semangat dan luar biasa dari kwn2 FSPMI,Kemenangan ini tidak terlepas dari solidaritas kawan-kawan semua yang terlibat dalam aksi ABM Jatim di MA 20 Mei lalu,atas nama ABM Jatim terimksh u kwn2 yg mendukung aksi di MA;DPP FSPMI,PP KASBI,ABM Nasional,TURC, Pak Mahmud dan SPSI Karawang&Kwn SPSI Tangerang dll

Untuk kawan-kawan buruh yg menjadi korban Union Busting,Pengalaman Kasus KJI menunjukkan Hukum dan Keadilan dapat direbut oleh buruh melalui gerakan massa

Tahapan Survey KHL Surabaya Rawan Manipulasi

Kelana Kota

27 Juli 2009, 19:30:46| Laporan Eddy Prasetyo
suarasurabaya.net| Tahapan survey 46 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang bakal berlangsung mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2009 mendatang merupakan tahapan yang paling rawan dimanipulasi dalam proses penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2010.

JAMALUDDIN Koordinator Departemen Hukum dan Advokasi SBK KASBI Kota Surabaya pada suarasurabaya.net, Senin (27/07) mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, proses survey KHL di Surabaya berlangsung tidak obyektif dan tidak transparan.

Contohnya pada UMK 2009, meskipun biaya hidup Kota surabaya adalah yang tertinggi dan termahal di Jatim tapi Upah Minimum Kota Surabaya lebih rendah daripada 5 kabupaten/kota lainnya. Ini karena Survey UMK tahun 2009 di Pasar Wonokromo, Soponyono Rungkut dan Balongsari berlangsung secara tidak obyektif dan tidak transparan.

”Terjadi ketimpangan dan kejanggalan pada survey KHL di pasar-pasar itu. Pasar Wonokromo misalnya, nilai KHL yang diperoleh sebesar Rp 1.012.343, Pasar Soponyono Rp 888.182 dan Pasar Balongsari 935.568. Hasil survey itu tidak valid dan tidak akurat, akibatnya Nilai UMK Surabaya tahun 2009 ini hanya sebesar Rp 948.500 berada di urutan 6 kabupaten/kota lainnya,” ujar JAMALUDDIN.

JAMALUDDIN berharap survey yang bakal dilakukan pasca keluarnya Surat Gubernur nomo 560/2009 tanggal 14 Juli 2009 lalu itu bisa dilakukan secara obyektif dan transparan. Apalagi standar dan kualitas 46 komponen KHL yang ada tahun ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu.

”Kami berkomitmen mengawasi jalannya survey KHL di Surabaya. Karena tahun ini kami masuk dalam struktur Dewan Pengupahan, kami akan melakukan pengawasan itu dari dalam dan dari luar. Dari luar kami tetap melakukan survey-survey pendahuluan, sedangkan di dalam, kami tetap akan mengkritisi survey KHL tersebut,” paparnya.

Untuk diketahui, setelah masa jabatan Dewan Pengupahan sebelumnya sudah habis sehingga Untuk penentuan UMK Surabaya tahun 2010, Walikota Surabaya telah membentuk Dewan Pengupahan Kota Surabaya melalui Keputusan Walikota 188.45/194/436.1.2/2009 tertanggal 19 Mei 2009 dengan komposisi seluruhnya berjumlah 43 orang yang terdiri dari 17 orang dari unsur pemerintah dan 2 akademisi,12 dari unsur serikat buruh(9 SPSI,1 Sarbumusi,1 SBSI,1 SBK KASBI), dan 12 dari unsur APINDO.(edy)

UMK JATIM 2010 TERANCAM RENDAH

Kompas Jawa Timur
UMP Jatim Mungkin Rendah

Rabu, 15 Juli 2009 | 20:48 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com- Perjuangan para buruh di Jawa Timur untuk mendapatkan upah layak terancam gagal. Masalahnya, dasar penetapan upah minimum kabupaten/kota yang digunakan tak lagi relevan.

Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaludin mengatakan, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10326/031/2009 tentang proses penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2010 telah terbit, Selasa (14/7) kemarin. Tapi, dasar penetapan UMK masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak tak lagi memenuhi kebutuhan hidup buruh.

Ada beberapa komponen dalam Permenaker RI Nomor Per-17/Men/VIII/2005 yang tak lagi relevan. Peraturan ini hanya mengatur kebutuhan hidup bagi seorang buruh dan tak mencantumkan keluarga mereka. “Karena itu, upah buruh justru akan berpotensi murah, ucapnya,” Rabu (15/7) di Surabaya.

Selain itu, menurut Jamaludin, proses survei nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan dewan pengupahan kabupaten/kota selama ini juga tertutup dan tak transparan. Padahal, penentuan KHL merupakan proses yang harus diketahui publik.

“Regulasi dasar penetapan UMK tahun 2010 sebenarnya sudah rapuh. Karena itu, gubernur seharusnya menerbitkan Peraturan Gubernur atau Perda yang memiliki landasan hukum lebih kuat dan tegas bagi penetapan UMK,” ujarnya.

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10326/031/2009 tentang proses penetapan UMK di Jawa Timur tahun 2010 dinilai tak tepat dan kurang mengikat. Karena hanya berupa surat edaran, Jamaludin menilai kekuatan surat ini hanya sekedar himbauan kepada kepala daerah dan bukan peraturan yang bersifat mengikat.

Tak signifikan

Kenaikan UMK tahun 2010, yang segera dibahas, diprediksi tidak signifikan. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, baik di dalam negeri, maupu secara global, pengusaha sulit memenuhi harapan pekerja menyangkut kenaikan upah tahunan.

Ketua Umum Kadin jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan, pelaku usaha pasti mengikuti seluruh aturan pemerintah menyangkut kenaikan upah. Indikator kenaikan upah sudah jelas, tinggal bagaimana menentukan pers entase saja. “Yang jelas jika buruh menuntut lebih besar, pelaku usaha makin kelimpungan,” ujarnya.

Sebab, kata Erlangga, saat ini perusahaan yang memproses pemutusan hubungan kerja (PHK), terus meningkat. Paling tidak sudah lebih 15.000 pekerja di provinsi ini terpaksa kehilangan pekerjaan, karena perusahaan ditutup. “Produksi dihentikan karena tidak ada order baik dari dalam maupun luar negeri,” begitu kata dia.

Kondisi pelaku usaha memasuki tahun 2010, menurut Erlangga, makin kritis. Alasannya berbagai komponen biaya untuk produksi naik, sementara produk tidak laku. Pasar lokal tidak bisa diandalkan karena gempuran produk impor. “Sekarang pengusaha tidak lagi sekadar mengurangi margin, tetapi benar-benar rugi,” kata Erlangga.

Apalagi saat ini pemerintah tidak bisa mengandalkan penyerapan tenaga kerja dengan kehadiran investor asing. Investor asing dari Hongkong dan Taiwan menunda realisasi investasi, karena tidak ada jaminan pemenuhan pasokan listrik dari PLN.ABK/ETA

RAKYAT MISKIN TERTINDAS DEMO TUNTUT PERADILAN BERSIH

Kelana Kota

16 Juli 2009, 14:49:09| Laporan Eddy Prasetyo
suarasurabaya.net| Sekitar seratusan massa yang menamakan dirinya Forum Hari Peradilan Bersih, Kamis (16/07) berunjukrasa di gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Forum ini terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat, diantaranya Forum Serikat pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Aliansi Buruh menggugat, Serikat pedagang Kaki Lima Surabaya, dan Masyarakat Stren Kali. Mereka mendesak lembaga peradilan di Indonesia mewujudkan peradilan yang imparsial, tidak memihak, dan bersih dari praktik mafia peradilan.

JAMALUDDIN juru bicara Forum Peradilan Bersih menjelaskan satu diantara ruang publik yang hingga kini diindikasikan belum bersih dari masalah adalah lembaga peradilan. Menurut aktivis Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur ini, dunia peradilan masih meminggirkan masyarakat miskin. Sebaliknya, kalangan orang berpunya lebih punya kekuatan mengendalikan putusan-putusan di lembaga ini karena tumbuh suburnya praktik mafia peradilan.

Dia mencontohkan gugatan class action yang diajukan masyarakat Stren Kali Jagir yang akhirnya ditolak PN Surabaya dalam putusan selanya. Padahal putusan itu sangat mempengaruhi hajat hidup masyarakat miskin perkotaan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, biaya murah, dan adil ternyata masih jauh dari kenyataan. Sehari-hari kami dihadapkan pada kenyataan bahwa lembaga peradilan masih berpihak pada orang kaya, bukan orang miskin seperti kami,” paparnya.

Untuk itu bertepatan dengan Hari Peradilan Bersih, para pengunjukrasa mendesak dibersihkannya mafia peradilan, menuntut para hakim tidak memihak, dan meminta para hakim memiliki kepekaan sosial dalam memutuskan perkara.

Unjukrasa yang diikuti buruh, warga marjinal stren kali, dan mahasiswa ini mendapatkan penjagaan dari polisi dan hanya bisa menggelar aktivitasnya di luar pagar. Setelah menyampaikan orasi dan membagikan selebaran pada pengguna Jl. Arjuna, massa akhirnya bubar dengan tertib.(edyP

Teks Foto :
– Pengunjukrasa mendesak adanya peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Surabaya.
Foto : EDDY suarasurabaya.net

Ribuan Buruh Demo Mapolda & Kantor Gubernur Jatim

29 Juni 2009 – 14:25 WIB
Yovinus Guntur Wicaksono
VHRmedia, Surabaya – Ribuan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar unjuk rasadi Dinas Tenaga Kerja, Markas Kepolisian Daerah, dan kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (29/6). Mereka menunut pemerintah membuat kebijakan ketenegakerjaan yang adil bagi buruh.
Sekretaris KASBI Jatim Jamaluddin mengatakan, aksi unjuk rasa untuk menekan pemerintah agar membuat kebijakan ketenegakerjaan yang adil bagi buruh. Kepolisian juga diharapkan bertindak tegas dalam penegakan hukum yang melibatkan pengusaha dan buruh.
Jamaluddin menilai selama ini buruh selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan penanganan hukum yang dilakukan kepolisian. “Banyak keputusan pemerintah dan kepolisian yang merugikan buruh. Padahal, sering kali pengusaha yang berbuat salah dan tidak menaati peraturan. Kami tuntut keadilan untuk hal ini,” ujarnya.
KASBI dan FSPMI Jatim juga menyatakan menolak neoliberalisme terhadap kaum buruh berupa penerapan upah murah di bawah standar UMK, praktik outsoucing, mafia peradilan, dan kriminalisasi gerakan buruh.Mereka juga meminta Pemprov Jatim menuntaskan revitalisasi pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan prioritas penegakan hukum oleh PPNS Provinsi. “Pemprov harus mengambil alih kasus yang tidak ditangani dengan baik oleh pengawas dan PPNS kabupaten/kota. Kami juga meminta agar Surat Edaran Gubernur tentang Penegakan Hukum Ketenakerjaan segera diterapkan,” kata Jamaluddin. (E4)

FSPMI DESAK GUBERNUR ATASI PHK

Tindakan Perusahaan yang makin kapitalis dan Kebijakan Negara yang secara umum berwatak Neolib menyebabkan nasib buruh lebih-lebih korban PHK sewenang-wenang semakin teraniaya,tertindas dan terpuruk dalam jurang kemiskinan yang semakin parah.Meskipun terjepit para buruh terus berjuang dan melawan eksploitasi modal dan Negara seperti pada Kamis 25 Juni 2009 ini Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) Jawa Timur dari Pasuruan dan Mojokerto kembali menggelar demo di Kantor Gubernur Jawa Timur,Aksi yang direncanakan mulai jam 10 tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain terkait Kasus buruh di PT Metalindo Pasuruan dimana sekitar 500 buruh sejak bulan Februari 2009 menjadi korban PHK brutal akibat perusahaan menutup usahanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa tanggung jawab bahkan perkembangan terakhir perusahaan sudah diujung kepailitan sehingga buruh dan keluarganya selain tidak mendapatkan upah dan hak-haknya sehingga nasibnya tidak menentu dan semakin terpuruk dalam kemiskinan,Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur maupun jajaran Pemprov Jatim para buruh mendesak agar nasibnya diperhatikan dan mendapatkan solusi atas Kasusnya utamanya Tanggung Jawab social ekonomi Pemerintah Provinsi serta upaya dan langkah-langkah konkret lainnya.Kasus lainnya yang dibawa adalah Kasus PHK terhadap ratusan buruh UD Sri Redjeki,PHK adalah puncak kekejaman majikan setelah para buruh diperlakukan secara tidak manusiawi dimana upahnya dibayar jauh dibawah UMK dan hak normative lainnya juga dilanggar,Meskipun kasusnya telah ditangani oleh Disnaker Kab Pasuruan dan Disnaker Provinsi Jatim tapi sampai sekarang belum ada titik terang terhadap nasib buruh,Oleh sebab itu para buruh mendesak Pemerintah Provinsi mengatasi permasalahan tersebut secara lebih baik,adil dan manusiawi.
Selain mendesak penuntasan Kasus-Kasus tersebut dan Secara khusus mendorong Kebijakan pencegahan dan penanggulangan PHK yang lebih progresif dan berkeadilan,Aksi FSPMI yang juga diikuti oleh KASBI & ABM Jawa Timur juga mendesakkan sejumlah Kebijakan-Kebijakan untuk perbaikan nasib buruh antara lain:
• Secara Umum Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan masih lemah terutama dalam hal data/laporan pengawasan dan penindakan pidana.Dikeluarkannya Kebijakan Surat Edaran Gubernur 560/6165/031/2009 Tertanggal 25 Mei 2009 Tentang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan sebagai bentuk respon atas Aksi Mayday ABM Jatim bagi Serikat Buruh ini adalah Bentuk Terobosan Kebijakan Progresif Revitalisasi dan Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan menuju Penegakan Hukum yang Lebih Adil&Berkemanusiaan melalui mekanisme yang lebih cepat,baik,sederhana&tepat.Bagi Jajaran Pengawasan Provinsi Jawa Timur nampak terjadi perubahan dimana Pengawas Provinsi menjadi mulai terlihat lebih berkomitmen.Namun di Tingkat Kab/Kota seperti Kab Pasuruan dalam Kasus diatas kinerjanya masih buruk sehingga PHK gagal dicegah dan ditanggulangi dengan baik.
• Setelah penolakan gugatan UMK oleh PN Surabaya yang masih menyisakan maraknya Kejahatan UMK,proses dan tahapan UMK 2010 sudah di depan mata, agar Proses Dan Mekanisme Penentuan Upah Minimum Kab/Kota(UMK) 2010 di Jatim dapat dilaksanakan secara Obyektif,Transparan, Akuntabel,Tertib,Partisipasi,Akurat dan Demokratis maka diperlukan aturan main yang demokratis berbentuk Peraturan Gubernur Tentang Proses Dan Mekanisme Penentuan Upah Minimum 2010 Di Daerah Jawa Timur yang secara substansif berorientasi untuk mewujudkan upah layak dan manusiawi untuk buruh dan keluarganya
Sedangkan di PN Surabaya tuntutan terkait proses kepailitan PT.Metalindo.
Respon Pengadilan Negeri&Pemerintah Provinsi
Menanggapi Aksi Buruh Ketua PN Surabaya menjanjikan akan percepat eksekusi di jalur PHI dan menunda putusan Pailit di Pengadilan Niaga serta berjanji menyampaikan secara moral kepada Majelis Kasus Sri Rejeki untuk segera keluarkan Putusan Sela.
Sedangkan perwakilan Pemerintah Provinsi di Kantor Gubernur dalam Kasus Metalindo berjanji akan meminta Gubernur&Wakil Gubernur turun tangan dan mengambil langkah dengan memanggil pihak-pihak terkait guna penyelesaian secepatnya,Sedangkan terkait kebijakan-kebijakan Gubenur telah berencana mengumpulkan Serikat buruh dan pengusaha serta melibatkan pakar dan akademisi untuk merumuskan kebijakan yang diharapkan buruh.
Aksi ke Bank OCBC NISP terkait Kepailitan Metalindo dibatalkan karena perwakilan bank telah hadir ke Kantor Gubernur dan bersedia duduk turut mencari penyelesaian.

PN SURABAYA TOLAK GUGATAN APINDO JATIM;TONGGAK KEMENANGAN KECIL KAUM BURUH JATIM MENUJU PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH TEGAS DAN KEBIJAKAN UPAH LAYAK

Perang Kaum Buruh,Pemerintah dan Pemodal di PN Surabaya berujung kekalahan Apindo,Meskipun kalah ratusan ribu buruh di Jatim masih menjadi korban dibayar dibawah UMK

Posisi Perkara:

Perkara No.691/Pdt.G/2008/PN Surabaya antara Apindo Jawa Timur sebagai Penggugat melawan Gubernur Jawa Timur sebagai Tergugat dan Djamaludin-Koordinator ABM Jawa Timur dkk sebagai Tergugat Intervensi Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Gubernur Jawa Timur Atas Keputusan Gubernur 188/403/KPTS/013/2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Jawa Timur Tahun 2009.
Petitum Gugatan Apindo:
1.Dalam Provisi:SK Gubernur tidak dapat diberlakukan dan mengikat umum sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap maka yang berlaku adalah Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Kab/Kota atau Kesepakatan Bipartit
2.Dalam Pokok Perkara :Gubernur melawan hukum dengan menyimpangi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu Peraturan Bersama 4 Menteri dan Keputusan Dewan Pengupahan Kab/Kota sehingga SK Gubernur cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga serta harus dibatalkan
Petitum Jawaban Gubernur Jawa Timur:
1.Menolak tuntutan Provisi
2.Dalam pokok perkara: Menolak seluruh gugatan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima,Gubernur tidak melawan hukum maupun melakukan penyimpangan terhadap asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta menyatakan Sk gubenrur tetap sah dan berharga
Petitum Gugatan Intervensi Djamaludin Dkk(mewakili Aliansi Buruh Menggugat-ABM Jawa Timur)
1.Menolak seluruh gugatan asal untuk seluruhnya
2.Menyatakan SK Gubernur tetap sah dan mengikat secara hukum

Dalam persidangan kemudian berlangsung proses jawaban,replik,duplik,pembuktian surat,saksi fakta dan 3 saksi ahli;Apindo;Prof Eko Sugitario-Pakar Hukum Tata Negara Ubaya,Gubernur Emmanuel Sudjatmoko SH MH-Pakar Hukum Administrasi Negara Unair dan ABM Jatim:Dr Hadi Subhan SH MH Pakar Hukum Perburuhan Unair.

Putusan Akhir:
1.Menolak tuntutan Provisi Penggugat agar SK Gubernur tidak berlaku dan mengikat secara hukum
2.Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dari aspek hukum perdata perbuatan melawan hukum (PMH) nilai materi kerugian yang konkret tidak terpenuhi sehingga gugatan terlalu prematur dan tidak lengkap serta kurang sempurna,Lebih lanjut penilaian majelis adalah berdasarkan Keterangan Ahli Emmanuel Sudjatmoko yang menyatakan PMH bertumpu pada Pasal 1368 KUHPerdata dan perbuatan tersebut lahir dari perbuatan materiil bukan perbuatan hukum sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi namun terbatas pada perbuatan materiil termasuk PMH oleh penguasa dan dalam konteks Kebijakan UMK ini tidak nampak keterkaitan dan gugatan kabur dimana tidak jelas unsur kerugian yang ditimbulkan.
Dalam amar putusan akhir beberapa hal-hal penting lainnya yang dimuat adalah:
Majelis Hakim tidak melakukan penilaian terhadap substansi SK Gubernur karena merupakan sebuah kebijakan sehingga Majelis tidak berwenang dan masuk kewenangan dan wilayah hukum publik
Pengusaha yang keberatan terhadap SK Gubernur karena ketidakmampuan maupun krisis global agar mengikuti mekanisme penangguhan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Gugatan Intervensi dari Djamaludin Dkk(ABM Jatim) dinyatakan tidak dapat diterima karena materinya sudah ditanggapi majelis melalui pertimbangan hukum terhadap tergugat awal (Gubernur) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Sikap Aliansi Buruh Menggugat(ABM) Jatim :

Putusan Akhir tersebut merupakan kemenangan kecil dan semu &sesaat dari kaum buruh Jawa Timur yang tidak terlepas dari perjuangan dari buruh di Jawa Timur utamanya yang dimotori oleh ABM Jawa Timur yang sedikitnya 10 kali berunjuk rasa di PN Surabaya salah satu diantaranya tuntutan adalah agar PN Surabaya menolak gugatan ini sejak awal,Selain itu dalam konteks terbatas persidangan perkara ini ABM Jatim bersama Kuasa Hukum dari LBH Surabaya berkolaborasi dengan Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Makna yang penting dan mendasar dari kemenangan kecil ABM Jatim ini adalah keberhasilan untuk mempertahankan peran pemerintah dalam hal ini Gubernur(Eksekutif) dari upaya menghapus dan pemberangusan kebijakan upah minimum untuk diserahkan kepada mekanisme pasar melalui tangan lembaga yudisial dalam hal ini jalur perdata Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan semangat kapitalisme neoliberal.
Proses persidangan yang berlangsung hampir 6 bulan telah dijadikan alat legitimasi oleh Pemodal untuk tidak melaksanakan UMK sehingga sedikitnya 100 ribu buruh Jatim menjadi korban,kelalaian dan ketidakcermatan Majelis dimana seharusnya gugatan dapat ditolak sejak awal melalui Putusan Sela telah menyebabkan Tindak Kejahatan Upah Minimum makin meluas dan merajalela sehingga Pengadilan utamanya Majelis Hakim harus bertanggung jawab atas meluasnya Kejahatan Upah Minimum apalagi Apindo banding sehingga Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Langkah ABM Jatim akan melakukan Desakan dan Perjuangan :

Aksi Massa & Demo lanjutan ke MA,Komisi Yudisial dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur menuntut agar Persidangan perkara perdata UMK ini menjadi yang terakhir sehingga ke depan seluruh Pengadilan agar menolak sejak awal pendaftaran gugatan perdata terhadap perkara UMK.Selain itu ABM menuntut Majelis Hakim agar diperiksa
Lembaga Pengadilan agar berlomba-lomba menyidangkan dan menghukum seberat-beratnya Pengusaha Pelaku Tindak Kejahatan Upah Minimum sesuai Pasal 185 UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana Kejahatan UMK termasuk Tindak Pidana Kejahatan dan ancaman pidana 1-4 tahun penjara dan atau denda 100-400 Juta
Pengusaha Pelanggar UMK agar segera ditindak tegas oleh Pengawasan Ketenagakerjaan ,Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) dan Kepolisian
Kebijakan UMK ke depan harus berorientasi untuk mewujudkan upah layak untuk buruh.

Surabaya 26 Mei 2009
Jamaludin : Koordinator ABM Jatim

ABM JAWA TIMUR DEMO MA

Aksi ABM Jatim di MA  mengutip Pemberitaan Hukumonline;

Buruh Desak MA Tegakkan UU Serikat Pekerja
[21/5/09]

Selain didesak untuk menegakkan hukum perburuhan, MA diminta untuk bersikap obyektif dan profesional dalam memutus perkara pidana anti union di PT King Jim Indonesia, Pasuruan, Jawa Timur.

Bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, seratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) cabang Pasuruan menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (20/5). Dalam orasinya, mereka mendesak MA menegakkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh sekaligus mempertanyakan kasus-kasus perburuhan yang mengendap bertahun-tahun di MA.

FSPMI tak sendirian. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur ambil bagian dalam aksi ini. Selain isu besar soal perburuhan, salah satu tuntutan yang diusung para pendemo adalah agar MA mengambil putusan yang tepat untuk perkara pidana dengan terdakwa Fathony Prawata, General Manager PT King Jim Indonesia (PT KJI).

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan, Jawa Timur menghukum Fathony dengan hukuman 1,5 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi aktifitas serikat pekerja. Hukuman itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Fathony lantas mengajukan kasasi ke MA.

Sekedar mengingatkan, perkara ini bermula ketika karyawan PT KJI bermaksud merundingkan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama pada November 2007. Sebelumnya, pada Juni 2007, karyawan sudah mendaftarkan serikat pekerja dengan nama PUK (Pengurus Unit Kerja) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT KJI ke Disnaker Kabupaten Pasuruan.

Sayangnya, hingga Mei 2008, perusahaan tak merespon usulan pekerja untuk membentuk Perjanjian Kerja Bersama itu. Akibatnya, serikat pekerja kemudian melakukan mogok kerja pada pertengahan Mei 2008. Berselang satu hari kemudian, perusahaan malah memutus hubungan kerja Puguh Priyono, Abdullah Faqih, Anam Supriyanto dan M Didik. Keempatnya juga berstatus sebagai pengurus serikat pekerja.

Tak terima dengan perlakuan perusahaan, Puguh dkk melaporkannya ke kepolisian. Mereka menganggap sanksi PHK yang dijatuhkan perusahaan merupakan bentuk penghalang-halangan aktifitas serikat pekerja (anti union). Dari kepolisian, berkas perkara diteruskan ke Kejaksaan Negeri Bangil. Terhitung sejak 20 Oktober 2008, sang General Manager­ resmi ditahan kejaksaan.

Pada 12 Januari 2009, PN Bangil menjatuhkan vonis hukuman kepada Fathony. Sebulan kemudian, 23 Februari 2009 PT Jawa Timur menguatkan putusan itu dengan menyatakan pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Fathony saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pasuruan.

Tonggak Pertama

Guyuran hujan tampaknya tak menyurutkan tekad para pendemo. Maklum, mereka menganggap ini adalah kali pertama aturan mengenai UU Serikat Pekerja ditegakkan. Sehingga sangat layak untuk terus dikawal. �Kami mendesak hakim agung yang akan memeriksa perkara ini agar berani menegakkan hukum perburuhan dan menjunjung tinggi hak kebebasan berserikat sebagaimana dijamin UU Serikat Buruh,� kata Jazuli, koordinator aksi yang juga Ketua DPC FSPMI Pasuruan.

�Kami datang jauh-jauh dari Pasuruan tak menginginkan kasus yang sudah menang di PN Bangil dan PT Surabaya, disini akan menjadi ‘bulan-bulanan’ MA. Apalagi jika MA memutus pidana lebih rendah daripada putusan sebelumnya. Rencananya, kami akan beraudiensi dengan panitera muda MA seperti yang pernah kita lakukan di kejaksaan dan PN Bangil dan menuntut agar MA berbuat adil karena khawatir adanya intervensi dan ‘permainan’,� tegasnya.

Kegigihan para buruh itu membuahkan hasil. Staf Humas MA dan Panitera Muda Pidana Militer, Reflina menerima perwakilan buruh. Dalam kesempatan itu, Jazuli secara simbolis menyerahkan dua salinan putusan PN Bangil dan PT Surabaya kepada Reflina.

Seusai mendengarkan tuntutan buruh, Reflina berharap bahwa kasus ini bisa menjadi suatu �sinar matahari� yang diinginkan kalangan buruh. Ia berjanji akan segera menyampaikan tuntutan mereka kepada Panitera Muda Perdata Khusus MA yang saat itu berhalangan hadir. �Kalau mendengar dari keterangan Anda semua, Insya Allah mudah-mudahan bisa seperti yang apa yang diharapkan,� ujar Reflina mendoakan.

Intervensi

Dihubungi terpisah, pengacara Fathony, Adi Suyono mengatakan sejak proses pelimpahan dari kepolisian  ke kejaksaan, para buruh PUK FSPMI KJI sudah melakukan demonstrasi di Kejari Bangil. �Oleh kejaksaan terdakwa ditahan tanggal 20 Oktober 2008 saat mereka demo, kemudian tanggal 21 Oktober berkas dilimpahkan ke pengadilan, cuma dua hari, dan 5 Nopember disidangkan. Kenapa kejaksaan hanya menahan dua hari?� ujar Adi kepada hukumonline lewat telepon, Rabu (20/5).

�Mereka takut jika pihak perusahaan melakukan intervensi, padahal kita tak pernah melakukan itu. Saat persidangan saya pernah memberikan penjelasan kepada klien saya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu (intervensi, red). Sebenarnya siapa yang melakukan intervensi dengan kekuatan massa yang seperti itu? Apalagi dalam setiap sidang mereka kerap mengerahkan massa,� ujarnya balik bertanya.

Disamping itu saat putusan PN Bangil dijatuhkan tanggal 12 Januari  2008, seketika itu juga, kata Adi, pihaknya menyatakan banding. Namun, keesokannya harinya mereka sudah mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya. Proses yang begitu cepat juga terjadi saat keluarnya putusan PT Surabaya yang dilimpahkan tanggal 30 Januari 2009 dari PN Bangil, tetapi 23 Februari 2009 perkara sudah diputus. �Saya apresiasi sekali jika terhadap semua perkara bisa diputus secepat itu sesuai asasnya, tetapi kalau hanya terhadap kasus KJI, kenapa?� ujar Adi dengan nada heran.

Meski mengaku tak melanggar hukum sepanjang demonstrasinya ada izin, namun Adi berdalih bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara itu. �Karena ada pressure itu pasti berpengaruh, terus kenapa mereka harus datang demo di MA? Apa tujuannya bukan untuk pressure seperti itu?� ujar pengacara dari kantor pengacara Westiandini Malang itu mempertanyakan.

Meski demikian, ia mengharapkan MA bisa bersikap obyektif dalam memutus perkara ini. �Tapi saya yakin MA bisa menilai penerapan hukum yang dilakukan PN Bangil dan PT Surabaya secara profesional,� imbuhnya.

Buat situs web Anda sendiri, gratis di WordPress.com.Buat situs web Anda sendiri.
Mulai gratis