Tahapan Survey KHL Surabaya Rawan Manipulasi

Kelana Kota

27 Juli 2009, 19:30:46| Laporan Eddy Prasetyo
suarasurabaya.net| Tahapan survey 46 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang bakal berlangsung mulai tanggal 1 hingga 15 Agustus 2009 mendatang merupakan tahapan yang paling rawan dimanipulasi dalam proses penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2010.

JAMALUDDIN Koordinator Departemen Hukum dan Advokasi SBK KASBI Kota Surabaya pada suarasurabaya.net, Senin (27/07) mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, proses survey KHL di Surabaya berlangsung tidak obyektif dan tidak transparan.

Contohnya pada UMK 2009, meskipun biaya hidup Kota surabaya adalah yang tertinggi dan termahal di Jatim tapi Upah Minimum Kota Surabaya lebih rendah daripada 5 kabupaten/kota lainnya. Ini karena Survey UMK tahun 2009 di Pasar Wonokromo, Soponyono Rungkut dan Balongsari berlangsung secara tidak obyektif dan tidak transparan.

”Terjadi ketimpangan dan kejanggalan pada survey KHL di pasar-pasar itu. Pasar Wonokromo misalnya, nilai KHL yang diperoleh sebesar Rp 1.012.343, Pasar Soponyono Rp 888.182 dan Pasar Balongsari 935.568. Hasil survey itu tidak valid dan tidak akurat, akibatnya Nilai UMK Surabaya tahun 2009 ini hanya sebesar Rp 948.500 berada di urutan 6 kabupaten/kota lainnya,” ujar JAMALUDDIN.

JAMALUDDIN berharap survey yang bakal dilakukan pasca keluarnya Surat Gubernur nomo 560/2009 tanggal 14 Juli 2009 lalu itu bisa dilakukan secara obyektif dan transparan. Apalagi standar dan kualitas 46 komponen KHL yang ada tahun ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu.

”Kami berkomitmen mengawasi jalannya survey KHL di Surabaya. Karena tahun ini kami masuk dalam struktur Dewan Pengupahan, kami akan melakukan pengawasan itu dari dalam dan dari luar. Dari luar kami tetap melakukan survey-survey pendahuluan, sedangkan di dalam, kami tetap akan mengkritisi survey KHL tersebut,” paparnya.

Untuk diketahui, setelah masa jabatan Dewan Pengupahan sebelumnya sudah habis sehingga Untuk penentuan UMK Surabaya tahun 2010, Walikota Surabaya telah membentuk Dewan Pengupahan Kota Surabaya melalui Keputusan Walikota 188.45/194/436.1.2/2009 tertanggal 19 Mei 2009 dengan komposisi seluruhnya berjumlah 43 orang yang terdiri dari 17 orang dari unsur pemerintah dan 2 akademisi,12 dari unsur serikat buruh(9 SPSI,1 Sarbumusi,1 SBSI,1 SBK KASBI), dan 12 dari unsur APINDO.(edy)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s