UMK JATIM 2010 TERANCAM RENDAH

Kompas Jawa Timur
UMP Jatim Mungkin Rendah

Rabu, 15 Juli 2009 | 20:48 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com- Perjuangan para buruh di Jawa Timur untuk mendapatkan upah layak terancam gagal. Masalahnya, dasar penetapan upah minimum kabupaten/kota yang digunakan tak lagi relevan.

Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaludin mengatakan, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10326/031/2009 tentang proses penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2010 telah terbit, Selasa (14/7) kemarin. Tapi, dasar penetapan UMK masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor Per-17/Men/VIII/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak tak lagi memenuhi kebutuhan hidup buruh.

Ada beberapa komponen dalam Permenaker RI Nomor Per-17/Men/VIII/2005 yang tak lagi relevan. Peraturan ini hanya mengatur kebutuhan hidup bagi seorang buruh dan tak mencantumkan keluarga mereka. “Karena itu, upah buruh justru akan berpotensi murah, ucapnya,” Rabu (15/7) di Surabaya.

Selain itu, menurut Jamaludin, proses survei nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan dewan pengupahan kabupaten/kota selama ini juga tertutup dan tak transparan. Padahal, penentuan KHL merupakan proses yang harus diketahui publik.

“Regulasi dasar penetapan UMK tahun 2010 sebenarnya sudah rapuh. Karena itu, gubernur seharusnya menerbitkan Peraturan Gubernur atau Perda yang memiliki landasan hukum lebih kuat dan tegas bagi penetapan UMK,” ujarnya.

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10326/031/2009 tentang proses penetapan UMK di Jawa Timur tahun 2010 dinilai tak tepat dan kurang mengikat. Karena hanya berupa surat edaran, Jamaludin menilai kekuatan surat ini hanya sekedar himbauan kepada kepala daerah dan bukan peraturan yang bersifat mengikat.

Tak signifikan

Kenaikan UMK tahun 2010, yang segera dibahas, diprediksi tidak signifikan. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, baik di dalam negeri, maupu secara global, pengusaha sulit memenuhi harapan pekerja menyangkut kenaikan upah tahunan.

Ketua Umum Kadin jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan, pelaku usaha pasti mengikuti seluruh aturan pemerintah menyangkut kenaikan upah. Indikator kenaikan upah sudah jelas, tinggal bagaimana menentukan pers entase saja. “Yang jelas jika buruh menuntut lebih besar, pelaku usaha makin kelimpungan,” ujarnya.

Sebab, kata Erlangga, saat ini perusahaan yang memproses pemutusan hubungan kerja (PHK), terus meningkat. Paling tidak sudah lebih 15.000 pekerja di provinsi ini terpaksa kehilangan pekerjaan, karena perusahaan ditutup. “Produksi dihentikan karena tidak ada order baik dari dalam maupun luar negeri,” begitu kata dia.

Kondisi pelaku usaha memasuki tahun 2010, menurut Erlangga, makin kritis. Alasannya berbagai komponen biaya untuk produksi naik, sementara produk tidak laku. Pasar lokal tidak bisa diandalkan karena gempuran produk impor. “Sekarang pengusaha tidak lagi sekadar mengurangi margin, tetapi benar-benar rugi,” kata Erlangga.

Apalagi saat ini pemerintah tidak bisa mengandalkan penyerapan tenaga kerja dengan kehadiran investor asing. Investor asing dari Hongkong dan Taiwan menunda realisasi investasi, karena tidak ada jaminan pemenuhan pasokan listrik dari PLN.ABK/ETA

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s