FSPMI DESAK GUBERNUR ATASI PHK

Tindakan Perusahaan yang makin kapitalis dan Kebijakan Negara yang secara umum berwatak Neolib menyebabkan nasib buruh lebih-lebih korban PHK sewenang-wenang semakin teraniaya,tertindas dan terpuruk dalam jurang kemiskinan yang semakin parah.Meskipun terjepit para buruh terus berjuang dan melawan eksploitasi modal dan Negara seperti pada Kamis 25 Juni 2009 ini Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) Jawa Timur dari Pasuruan dan Mojokerto kembali menggelar demo di Kantor Gubernur Jawa Timur,Aksi yang direncanakan mulai jam 10 tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain terkait Kasus buruh di PT Metalindo Pasuruan dimana sekitar 500 buruh sejak bulan Februari 2009 menjadi korban PHK brutal akibat perusahaan menutup usahanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa tanggung jawab bahkan perkembangan terakhir perusahaan sudah diujung kepailitan sehingga buruh dan keluarganya selain tidak mendapatkan upah dan hak-haknya sehingga nasibnya tidak menentu dan semakin terpuruk dalam kemiskinan,Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur maupun jajaran Pemprov Jatim para buruh mendesak agar nasibnya diperhatikan dan mendapatkan solusi atas Kasusnya utamanya Tanggung Jawab social ekonomi Pemerintah Provinsi serta upaya dan langkah-langkah konkret lainnya.Kasus lainnya yang dibawa adalah Kasus PHK terhadap ratusan buruh UD Sri Redjeki,PHK adalah puncak kekejaman majikan setelah para buruh diperlakukan secara tidak manusiawi dimana upahnya dibayar jauh dibawah UMK dan hak normative lainnya juga dilanggar,Meskipun kasusnya telah ditangani oleh Disnaker Kab Pasuruan dan Disnaker Provinsi Jatim tapi sampai sekarang belum ada titik terang terhadap nasib buruh,Oleh sebab itu para buruh mendesak Pemerintah Provinsi mengatasi permasalahan tersebut secara lebih baik,adil dan manusiawi.
Selain mendesak penuntasan Kasus-Kasus tersebut dan Secara khusus mendorong Kebijakan pencegahan dan penanggulangan PHK yang lebih progresif dan berkeadilan,Aksi FSPMI yang juga diikuti oleh KASBI & ABM Jawa Timur juga mendesakkan sejumlah Kebijakan-Kebijakan untuk perbaikan nasib buruh antara lain:
• Secara Umum Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan masih lemah terutama dalam hal data/laporan pengawasan dan penindakan pidana.Dikeluarkannya Kebijakan Surat Edaran Gubernur 560/6165/031/2009 Tertanggal 25 Mei 2009 Tentang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan sebagai bentuk respon atas Aksi Mayday ABM Jatim bagi Serikat Buruh ini adalah Bentuk Terobosan Kebijakan Progresif Revitalisasi dan Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan menuju Penegakan Hukum yang Lebih Adil&Berkemanusiaan melalui mekanisme yang lebih cepat,baik,sederhana&tepat.Bagi Jajaran Pengawasan Provinsi Jawa Timur nampak terjadi perubahan dimana Pengawas Provinsi menjadi mulai terlihat lebih berkomitmen.Namun di Tingkat Kab/Kota seperti Kab Pasuruan dalam Kasus diatas kinerjanya masih buruk sehingga PHK gagal dicegah dan ditanggulangi dengan baik.
• Setelah penolakan gugatan UMK oleh PN Surabaya yang masih menyisakan maraknya Kejahatan UMK,proses dan tahapan UMK 2010 sudah di depan mata, agar Proses Dan Mekanisme Penentuan Upah Minimum Kab/Kota(UMK) 2010 di Jatim dapat dilaksanakan secara Obyektif,Transparan, Akuntabel,Tertib,Partisipasi,Akurat dan Demokratis maka diperlukan aturan main yang demokratis berbentuk Peraturan Gubernur Tentang Proses Dan Mekanisme Penentuan Upah Minimum 2010 Di Daerah Jawa Timur yang secara substansif berorientasi untuk mewujudkan upah layak dan manusiawi untuk buruh dan keluarganya
Sedangkan di PN Surabaya tuntutan terkait proses kepailitan PT.Metalindo.
Respon Pengadilan Negeri&Pemerintah Provinsi
Menanggapi Aksi Buruh Ketua PN Surabaya menjanjikan akan percepat eksekusi di jalur PHI dan menunda putusan Pailit di Pengadilan Niaga serta berjanji menyampaikan secara moral kepada Majelis Kasus Sri Rejeki untuk segera keluarkan Putusan Sela.
Sedangkan perwakilan Pemerintah Provinsi di Kantor Gubernur dalam Kasus Metalindo berjanji akan meminta Gubernur&Wakil Gubernur turun tangan dan mengambil langkah dengan memanggil pihak-pihak terkait guna penyelesaian secepatnya,Sedangkan terkait kebijakan-kebijakan Gubenur telah berencana mengumpulkan Serikat buruh dan pengusaha serta melibatkan pakar dan akademisi untuk merumuskan kebijakan yang diharapkan buruh.
Aksi ke Bank OCBC NISP terkait Kepailitan Metalindo dibatalkan karena perwakilan bank telah hadir ke Kantor Gubernur dan bersedia duduk turut mencari penyelesaian.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s