SURVEY TANDINGAN UMK 2010 ABM JATIM

ABM Siapkan Survei Pasar Tandingan
Wednesday, 29 July 2009
SURABAYA(SI) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim melakukan survei harga-harga kebutuhan pokok sendiri.Survei ini untuk mengetahui besaran nilai kebutuhan hidup layak (KHL) 2010 yang jadi acuan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2010.

Survei dilakukan di beberapa pasar di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Di Surabaya, pada Juli ini survei dilakukan di Pasar Wonokromo.Setelah itu,Agustus dan September giliran Pasar Soponjono Rungkut dan Balongsari yang disurvei. Dalam kegiatan itu, ABM menggandeng mahasiswa, akademisi,LBH Surabaya, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). ”Survei kami ini mendahului Dewan Pengupahan kabupaten/ kota yang dimulai pada 5 Agustus.

Survei untuk mengawal sekaligus menandingi survei Dewan Pengupahan,” terang Koordinator ABM Jatim Jamaludin kemarin. Jamaludin mengaku khawatir hasil survei Dewan Pengupahan tidak transparan.Kekhawatiran ini muncul dari pengalaman sebelumnya, di mana nilai KHL serta UMK 2009 sangat rendah. ”Bayangkan, KHL dan UMK Surabaya tahun ini justru rendah, ada di urutan keenam setelah kabupaten/kota lain di Jatim.Harusnya kanlebih tinggi.

Biar bagaimana pun,biaya hidup di Surabaya jauh lebih mahal dibanding daerah lain di Jatim,” sambungnya. Karena itu, ABM menjadikan Surabaya sebagai titik tekan survei tandingan. Pasalnya, survei KHL versi Dewan Pengupahan Surabaya tahun ini dinilai ganjil. Menurut hasil survei tahun lalu,di Pasar Wonokromo diketahui KHL mencapai Rp1.012.343,56, Pasar Soponjono Rp888.182,62, dan Pasar Balongsari Rp906.180,58. ”Nilai survei KHL 2009 di Pasar Wonokromo yang dilakukan Dewan Pengupahan Surabaya dinilai rasional.

Tapi di Pasar Soponjono dan Balongsari ternyata barang yang disurvei paling murah.Padahal, menurut versi survei ABM, KHL Surabaya 2009 itu Rp1,5 juta per bulan,”paparnya. Efeknya, imbuh Jamaludin, hasil survei tersebut tidak akurat. Akibatnya, nilai UMK Surabaya tahun ini hanya Rp948.500. Nominal ini ada di urutan enam,di bawah Kabupaten Gresik (Rp971.624),Kabupaten Mojokerto (Rp971.624), Kabupaten Pasuruan (Rp955.000),Kabupaten Sidoarjo (Rp955.000),dan Kabupaten Malang (Rp954.500). Hasil ABM akan dikirim secepatnya ke bupati/wali kota se-Jatim.

Harapannya agar angka KHL 2010 benar-benar berbasis survei objektif. ”Kalau hasil survei ini diabaikan dan KHL tetap rendah, kami akan berupaya melakukan tekanan melalui aksi massa,” pungkasnya. Kepala Disnaker Surabaya Achmad Syafi’i mengaku menghargai upaya ABM melakukan survei KHL sendiri.

Kendati demikian, dia menandaskan, dari tahun ke tahun survei KHL selalu transparan. ”Yang duduk di Dewan Pengupahan itu ada unsur pemerintah, dalam hal ini Disnaker, ada juga pengusaha dan pekerja,” jawabnya. (soeprayitno)

Tak Sesuai KHL, ABM Tolak SE UMK 2010

Rabu, 15 Juli 2009 13:58:35 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.

Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim menolak dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 560/10326/031/2009 tentang Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2010 di Jatim tertanggal 14 Juli 2009. Ini karena SE Gubernur Jatim tersebut tidak mengakomodasi upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

“Jutaan buruh Jatim akan terancam upah murah akibat mekanisme penentuan UMK tahun 2010. Ini karena belum menjamin transparansi dan demokratisasi,” kata Koordinator ABM Jatim, Jamaludin kepada wartawan di kantor gubernur, Jl Pahlawan Surabaya, Rabu (15/7/2009).

Sehubungan dengan dikeluarkannya SE Gubernur itu, ABM Jatim menjelaskan, jutaan buruh Jatim alih-alih akan� mendapatkan upah layak, justru terancam upah murah. Ini karena secara substantif, SE tidak menjamin proses, sistem dan mekanisme penentuan UMK di Jatim utamanya di tingkat kabupaten/kota akan berlangsung secara obyektif, transparan, akuntabel, tertib, akurat dan demokratis.

“Dampaknya adalah survey KHL akan amburadul, tertutup dan hasilnya tidak valid atau tidak akurat,” imbuhnya.

Selain itu, mengingat regulasi pengupahan yang lebih tinggi rapuh dan memberikan ruang upah murah maka SE secara figur produk hukumnya yang berbentuk SE juga tidak tepat dan kurang mengikat. “Seharusnya gubernur berani menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum yang secara hukum lebih kuat dan menjamin partisipasi stakeholder,” tegasnya.

ABM Jatim akan mengecam SE gubernur dan meminta pertanggung-jawaban gubernur dan Biro Hukum. Selain itu, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses� UMK di Kab/kota. Kemudian, mendesak pembuatan kebijakan UMK berikutnya berbentuk Pergub yang disusun secara demokratis.

Dalam SE gubernur yang diterima beritajatim.com, disebutkan jadwal proses penetapan UMK tahun 2010 di Jatim adalah sosialisasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi pada 15 Juli-23 Juli 2009, survei KHL oleh Dewan Pengupahan Kab/Kota pada 1 Agustus-14 Agustus 2009, pembahasan dan perumusan oleh Dewan Pengupahan Kab/Kota selambat-lambatnya 17 September 2009, usulan UMK oleh bupati/walikota harus diterima gubernur selambatnya 30 September 2009, pengkajian usulan bupati/waikota oleh Dewan Pengupahan jatim pada 2 November 2009 dan penetapan UMK 2010 selambat-lambatnya 21 November 2009 (40 hari sebelum pemberlakuan 1 Januari 2010). (tok/eda)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s