ABM Jatim Kecam Bupati/Walikota Yang Boikot Pengawasan UMK

Rabu, 29 Juli 2009 13:51:06 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.

Surabaya (beritajatim) – Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim mengecam kinerja pengawasan pengupahan kabupaten/kota yang buruk. Mereka juga menuntut tanggungjawab bupati/walikota serta Disnaker setempat. Pasalnya, perlindungan dan penegakan hukum buruh untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari harapan.

“Kami juga mendesak Gubernur Jatim memanggil bupati/walikota untuk mengefektifkan pengawasan pengupahan. Jika tidak digubris, kami akan melaporkan pengawasan kabupaten/kota ini ke Presiden SBY dan Komnas HAM maupun ke sejumlah lembaga lainnya,” kata Koordinator ABM Jatim Jamaludin kepada beritajatim.com di kantor gubernur, Jl Pahlawan Surabaya, Rabu (29/7/2009).

Menurut dia, ABM Jatim menemukan adanya beberapa bupati/walikota menolak dan memboikot melaporkan pengawasan ketenagakerjaan ke gubernur. “Fungsi pengawasan semakin mandul, tumpul dan amburadul. Dampaknya pelanggaran hak normatif buruh semakin marak dan meluas. Ribuan buruh makin tertindas dan terancam,” tuturnya.

Bupati/walikota dan Disnaker setempat, lanjut dia, tidak merespon langkah positif dan progresif pemprov yang merespon permasalahan maraknya pelanggaran hak normatif buruh melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 560/6165/031/2009 tertanggal 25 Mei 2009 tentang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada bupati/walikota Se-Jatim dan Surat Kepala Disnakertransduk Jatim Nomor 560/1520/106.05/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

Surat itu ditujukan kepada kepala dinas/instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kab/kota yang mendesak dan menegaskan kepada kab/kota untuk memfungsikan pengawasan ketenagakerjaan.

“Sampai saat ini, belum satupun kab/kota yang melaporkan kepada gubernur sesuai Surat Edaran Gubernur dan Surat Kadisnakertransduk Jatim maupun Surat Edaran Menaker yang berdasarkan UU 13/2003 dan UU 21/2003,” imbuhnya.

Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen perlindungan dan penegakan hukum daerah atas penindasan buruh. Sekaligus membuktikan bentuk pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada kaum buruh, tapi justru berwatak Neolib-Korup menjadi kaki tangan pengusaha dengan turut serta maupun membiarkan terjadinya pelanggaran sistematis atas hak-hak buruh. (tok/eda)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s