Modus PHK;Pengalihan Status Perusahaan

Kamis, 16 April 2009 | Kompas Jatim
Surabaya, Kompas – Pengalihan status perusahaan menjadi anak perusahaan diduga menjadi modus pemutusan hubungan kerja yang mulai bermunculan di Jawa Timur. Dengan modus ini, masa kerja buruh di perusahaan sebelumnya tidak dihitung sebagai masa kerja awal.
“Status perusahaan dari induk perusahaan dialihkan menjadi anak perusahaan yang baru saya curigai sebagai bentuk penggelapan agar masa kerja terhitung sedikit dan pesangon menjadi kecil,” tutur anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Rusli Yusuf dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, tiga perusahaan, dan puluhan perwakilan buruh, Rabu (15/4).
Menurut Rusli, bila sampai terbukti benar, hal ini dapat diperkarakan secara pidana sehingga memberikan efek jera bagi pengusaha yang hendak mengakali pemberian pesangon kepada buruhnya yang dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaludin membenarkan munculnya dugaan itu. Sebab, di Jatim sudah dua kasus PHK buruh yang menggunakan modus yang sama.
“Kami menuntut penanganan serius oleh Disnaker Kota Surabaya. Jangan hanya sebatas diberi anjuran atau peringatan, tetapi berikan nota dan berita acara pemeriksaan yang bisa dijadikan bukti awal permulaan untuk kasus pidana,” kata Jamaludin.
Masa kerja
Pernyataan Rusli tercetus pada pembahasan kasus PHK puluhan pegawai PT Inkatama atau CV Kapuas Raya. Ketua Umum Serikat Buruh Kerakyatan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBK Kasbi) Kota Surabaya Syahril Romadhon memaparkan, kasus PT Inkatama berawal pada pengaduan sejumlah buruh yang hendak dikenai PHK lantaran perusahaan tempat mereka bekerja terimbas krisis global.
Namun, beberapa bulan sebelum dilakukan PHK, status buruh dialihkan menjadi buruh CV Kapuas Raya yang diakui sebagai anak perusahaan PT Inkatama.
Pihak perusahaan menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian pesangon dengan pertimbangan masa kerja. “Masa kerja buruh dihitung setelah pemindahan status perusahaan. Ini bisa diartikan penggelapan. Sedangkan sejumlah buruh bahkan telah bekerja hingga 8 tahun di PT Inkatama,” kata Syahril.
Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya Irwan Naryono Wibowo mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat anjuran terkait dengan pelaksanaan PHK atas puluhan karyawan CV Kapuas Raya.
Sementara Manajer PT Inkatama atau CV Kapuas Raya Hartono menyatakan belum menerima anjuran dari Disnaker Kota Surabaya. “Pada intinya kami tidak ingin mengelabui buruh. Kami akan mengikuti anjuran dari Disnaker. Tetapi, hingga saat ini kami belum mengetahui isi anjurannya,” kata Hartono. (DEE)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s