Gelombang PHK Massal Terjadi di 17 Kab/Kota

Kutipan Berita sejumlah Media Massa yang meliput Pertemuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja Tingkat Jawa Timur dan Lembaga Kerjasama Tripartit(LKS) Jawa Timur yang membahas permasalahan aktual ketenagakerjaan di Jawa Timur seperti PHK;UMK:Hak Berserikat;Pengawasan Ketenagakerjaan;Jamsostek

Surabaya, Bappeprop Jatim News,14 April 2009
Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tidak hanya terjadi di satu atau dua kabupaten/kota. Separuh kabupaten/kota kini juga mulai terimbas. Setidaknya sekitar 14.090 pekerja yang ada di 17 kabupaten/kota di Jatim pada triwulan I 2009, mengalami PHK massal.Menurut Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jamaluddin, Senin (13/4), latar belakang perusahaan melakukan PHK kebanyakan akibat krisis finansial global serta ketidakmampuan membayar upah sesuai dengan Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK).Berdasarkan data yang tercatat oleh Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur, dari sekitar 14.090 pekerja ini, Kabupaten Sidoarjo merupakan yang paling banyak mengalami PHK, yakni sebesar 3 ribu orang. Mereka berasal dari 8 perusahaan garmen, sepatu, dan alat rumah tangga.Kabupaten Pasuruan dengan 2 ribu pekerja meliputi 17 perusahaan sektor perkayuan, mebel, dan elektronik. Kabupaten Gresik sebanyak 7 perusahaan meliputi sektor kayu, mebel, dan plastik. Kota Surabaya sebanyak 18 perusahaan meliputi sektor perkayuan, alat rumah tangga, dan tekstil.Dikatakannya, PHK yang dilakukan pengusaha di Jawa Timur pada umumnya telah melanggar prosedur hukum. “Rata-rata prosedur dan mekanisme PHK yang dilakukan perusahan melanggar hukum. Demikian pula dengan pesangonnya,”ujarnya.Dijelaskan, ketidakmampuan membayar upah sesuai UMK yang sering dijadikan alasan oleh perusahaan, sebenarnya tidak beralasan. Karena, Pemprov Jawa Timur punya prosedur pengajuan keberatan ke Gubernur.Besarnya jumlah pekerja yang ter PHK, tentunya semakin menambah daftar panjang jumlah pengangguran baru di Jawa Timur. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur, Indra Wiragana mengatakan setidaknya terdapat 10.816 tenaga kerja (naker) yang ada di Jawa Timur terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga merupakan imbas krisis finansial dunia yang menimpa beberapa industri.Dijelaskannya, dari angka tersebut, jumlah tenaga kerja yang sudah dirumahkan mencapai 2.638 berasal dari sektor transportasi dan industri makanan. Sekadar diketahui, angka pengangguran di Jawa Timur, sampai saat ini telah mencapai sekitar 1,2 juta jiwa. (rdi/bhi)
14 Ribu Buruh di Jatim Terkena PHK
Antara – Jumat, April 17
Surabaya (ANTARA) – Sedikitnya 14 ribu buruh di Jawa Timur terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak dari krisis keuangan global.”Dari catatan kami, untuk tahun ini ada 14 ribu lebih buruh di Jatim yang terkena PHK,” kata Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim, Jamaluddin, di Surabaya, Kamis.Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jatim membuat terobosan baru agar jumlah buruh yang terkena PHK tidak makin bertambah. Desakan itu disampaikan Jamaluddin saat bertemu dengan pejabat Pemprov Jatim.Dalam kesempatan itu, dia menunjukkan data rincian buruh yang terkena PHK. Dalam data itu tercatat, sebanyak 9.078 buruh terkena PHK akibat langsung krisis global, 331 buruh terkena PHK akibat faktor lain, 226 buruh tak diperpanjang masa kontraknya, dan 4.401 buruh di-PHK pada awal tahun ini dengan berbagai alasan.”Tak hanya itu, saat ini setidaknya terdapat 2.007 buruh masuk daftar rencana PHK dari beberapa perusahaan,” kata karyawan restoran makanan cepat saji itu.Dari catatan ABM, kasus PHK terbesar, di antaranya terjadi di Kabupaten Pasuruan sebanyak 3.000 orang, Kota Pasuruan (2.000), Gresik (1.500), Surabaya (1.500), Kota Malang (1.500), Nganjuk (1.200), dan Kota Mojokerto (800).Menurut dia, tahun ini juga terdapat 14 perusahaan yang memutuskan untuk tutup dan sebanyak 31 perusahaan melakukan tutup sementara. “Kalau tidak segera dicarikan solusi, jumlah penduduk miskin akan semakin tak terkendali,” kata Jamaluddin.Ia minta Pemprov Jatim mengambil contoh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi anak buruh korban PHK.Sementara itu, Kepala Bagian Tenaga Kerja Biro Kesra Pemprov Jatim, Sulastri, menyatakan, berdasarkan catatannya, jumlah buruh yang terkena PHK bukan 14 ribu, tapi mencapai 16 ribu.”Hingga awal April sudah mencapai 12 ribu. Lalu pekan ini sudah ada tambahan sekitar 4.000 lagi. Jadi totalnya bisa mencapai 16 ribu,” katanya mengungkapkan.Ia menjelaskan, selama ini pihaknya sudah memiliki solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, di antaranya dengan merealisasikan program usaha mandiri sektor informal.Dalam program tersebut, Pemprov Jatim akan memberikan bantuan alat kerja untuk masing-masing kelompok, minimal lima orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus bagi buruh korban PHK.”Tahun ini, program usaha mandiri setidaknya sudah direalisasikan 108 kelompok,” kata Sulastri.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s