GELOMBANG PHK MASSAL HARUS SEGERA DIATASI DENGAN KEBIJAKAN KONKRET

Ratusan buruh anggota Serikat Buruh Kerakyatan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBKKASBI) Kota Surabaya kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Rabu,15 April 2009.Aksi ini merupakan lanjutan dari Aksi Senin yang lalu dan Aksi hari ini digelar bertepatan dengan Sidang Hearing yang digelar oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk merespon permasalahan PHK yang terjadi,Sidang Hearing ini memanggil Pimpinan Perusahaan UD Terang Suara Sebuah Perusahaan Speaker yang melakukan tindakan pemberhentian sepihak dan meminta 37 buruh perempuan untuk mengundurkan diri dengan memberikan kompensasi pesangon sekitar 300 ribuan per orang buruh,selain itu upah sebulan terakhir juga belum dibayarkan,tidak hanya itu Perusahaan yang telah beroperasi sekitar 17 tahun tersebut selama ini membayar upah buruh dibawah UMK,memberikan THR tidak sesuai aturan,tidak mengikutsertakan Jamsostek serta melakukan pelanggaran hak normative lainnya,Pemilik Perusahaan CV Harita Plastik yang beralamat di Margomulyo juga dipanggil atas tindakan pemberhentian sepihak terhadap sekitar 40 buruh dan para buruh saat ini ditelantarkan dan hak-haknya diabaikan,tidak hanya itu Perusahaan Kayu di Margomulyo PT Inkatama juga dipanggil terkait dengan pemecatan secara sewenang wenang terhadap 17 buruhnya.Dalam sidang Hearing ini juga mengundang perwakilan buruh,pengurus SBKKASBI Kota Surabaya,Kapolsek Tandes yang dinilai tidak netral dalam dan intervensi terlalu jauh dalam sengketa perburuhan serta Disnaker Kota Surabaya Bidang Pengawasan yang dinilai kalangan buruh kinerjanya tumpul dan mandul serta bidang Hubungan Industrial yang berfungsi memediatori Kasus-Kasus Perburuhan yang nantinya akan disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial(PHI).

Massa buruh yang dipimpin oleh Ketua Umum SBKKASBI Kota Surabaya Syahril Romadhon dan Sekjen Mahfud Zakaria mengatakan Dalam rentang waktu triwulan pertama 2009 gelombang PHK terus menghempas Buruh di Surabaya dan Jatim, Data ABM Jatim sedikitnya 14.000 buruh dari 90 perusahaan di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur terkena PHK. Sementara di tingkat Kota Surabaya, sedikitnya 1.200 buruh di 17 Perusahaan mengalami PHK terkait krisis global yang memukul dunia. Kebanyakan mereka merupakan buruh industri perkayuan, tekstil, alat rumah tangga, dan jasa perdagangan.Ketua umum SBKKASBI Kota Surabaya Syahril Romadhon mengatakan jumlah buruh yang menjadi korban PHK ini belum termasuk PHK terselubung yang sulit terdeteksi yang jumlah sebenarnya dipastikan jauh lebih besar.

Kasus yang terjadi di 3 Perusahaan yaitu UD Terang Suara,PT Inkatama dan CV Harita hanya sebagian kecil kasus yang muncul ke permukaan karena di lapangan PHK yang terjadi semakin mencemaskan karena para pengusaha semakin sewenang wenang dalam memPHK buruh,PHK dilakukan dengan berbagai modus dan cara seperti memaksa buruh mengundurkan diri,memperlambat dan mengurangi upah,melakukan mutasi/rotasi serta mencari-cari kesalahan buruh.Dari temuan dan penelusuran ABM Jatim setidaknya terdapat 3 motif PHK yang berkedok krisis;yaitu pertama;Merubah Status Buruh dari Tetap menjadi Kontrak-Outsourcing-Magang-Pendidikan-Pelatihan,kedua;Memberikan pilihan kepada buruh yaitu terpaksa PHK atau Buruh bersedia tetap bekerja dengan kondisi kerja yang buruk seperti upah dibawah UMK,tidak mendapat Jamsostek,lembur tidak dibayar dsb,ketiga;Perusahaan yang terkena imbas krisis dalam melakukan PHK cenderung melanggar hokum yaitu PHK yang tidak procedural dan memberikan kompensasi pesangon dengan jumlah yang kecil.

Menurut Ketua Umum SBKKASBI Kota Surabaya Syahril Romadhon yang juga sehari-hari bekerja sebagai Buruh di Restoran Cepat Saji KFC Darmo Surabaya ini ,permasalahan PHK yang terjadi saat ini cukup kompleks dan pelik sehingga tidak bisa diselesaikan Kasuistis atau Kasus per Kasus maupun Parsial tetapi perlu terobosan kebijakan yang berkeadilan dan manusiawi untuk mengatasi masalah PHK yang terjadi dari Aspek hukum,social maupun ekonomi secara lebih progresif dan komprensif Secara Hukum,Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku leading sector harus mampu melakukan pendekatan penyelesaian kasus PHK buruh dengan meningkatkan kinerja pengawas perburuhan,dengan perombakan dan revitalisasi kinerja pengawas, pengusaha tidak dapat semena-mena memutus hubungan kerja buruh,seperti penutupan perusahaan yang seringkali dilakukan secara tiba-tiba tidak pernah tersentuh hokum dan muatan pidana yang menyertai Kasus-Kasus PHK seperti upah dibawah UMK,Upah tidak dibayar dan Jamsostek dapat ditindak secara lebih tegas oleh Pengawas/PPNS.Dalam kasus-kasus PHK Disnaker dengan segala daya upaya harus mampu mempekerjakan kembali para buruh yang di PHK secara sewenang wenang di tengah situasi terbatasnya lapangan kerja dan tingginya pengangguran.
Oleh sebab itu yang menjadi agenda mendesak adalah perombakan di Disnaker kota Surabaya di Jajaran Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial agar diganti dengan Pejabat yang lebih Cerdas,Kompeten dan Kredibel serta Bersih dengan kinerja yang lebih tegas,sigap dan cepat.Secara Sosial ,Program jaring pengaman social buruh&keluarganya yang sedang dalam proses PHK menjadi tanggung jawan Negara, Buruh yang terPHK umumnya upahnya tidak dibayar sementara mereka harus menghidupi keluarganya sehingga pemerintah daerah harus memberikan solusi terhadap akses pendapatan,pendidikan,kesehatan,perumahan dan Hak Ekonomi Sosial Budaya lainnya.Jika Perusahaan benar-benar tutup dan PHK tidak terhindarkan maka Pemerintah wajib mencarikan pekerjaan maupun memberikan program pendidikan dan pelatihan yang memadai serta memberikan akses modal usaha . Secara Ekonomi,Iklim Ekonomi yang sehat yang tidak lagi berorientasi Ekonomi Kapitalis tapi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan serta penghapusan Ekonomi Biaya Tinggi utamanya birokracy cost disertai Stimulus positif untuk dunia usaha perlu adalah kunci menuju peminimalisiran PHK sekaligus jalan baru menuju kesejahteraan buruh dan rakyat.

Dalam perjuangannya hari ini SBKKASBI Kota Surabaya berharap Kasus-Kasus PHK yang terjadi secara khusus di CV Harita,PT Inkatama dan UD Terang Suara dapat menemukan solusi dan dapat terselesaikan secara lebih baik,cepat,adil dan berkemanusiaan.Lebih dari itu gagasan Terobosan Kebijakan untuk mengatasi PHK secara Hukum,Sosial dan Ekonomi dapat segera terwujud.

Surabaya,15 April 2009

Syahril Romadhon

Ketua Umum SBKKASBI Kota Surabaya

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s