GELOMBANG PHK MASSAL DI SURABAYA TERUS BERLANJUT

Tulisan ini dikutip dari Pemberitaan sejumlah Media Massa terkait perkembangan PHK di Sby&Jatim sumber berita dari SBK KASBI Kota Surabaya,KASBI Jatim&ABM Jatim.

Unjuk Rasa Buruh
Tuntut Penuntasan Kasus PHK
Selasa, 14 April 2009 | 13:30 WIB
Surabaya, Kompas – Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (13/4). Mereka menuntut DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan untuk menuntaskan permasalahan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh.
“Permasalahan PHK buruh kerap diabaikan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya maupun DPRD Kota Surabaya. Ini mengakibatkan sejumlah kasus PHK di Kota Surabaya semakin menjadi-jadi tanpa ada penyelesaian yang jelas,” kata Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaludin, Senin (13/4) di Surabaya.
Data ABM Jatim menyebutkan, pada rentang waktu Januari-Maret 2009, sedikitnya 14.000 buruh dari 90 perusahaan di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur terkena PHK. Sementara di tingkat Kota Surabaya, sedikitnya 1.200 buruh mengalami PHK terkait krisis global yang memukul dunia sejak akhir tahun 2008.
“PHK buruh kerap dilakukan secara tiba-tiba dan tidak ditindaklanjuti dengan penyelesaian kesejahteraan kepada buruh dan keluarganya,” kata Jamaludin.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya diminta untuk melakukan perubahan kebijakan secara hukum, sosial, dan ekonomi terkait proses PHK buruh ini.
Menurut Jamaludin, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya harus mampu melakukan pendekatan penyelesaian kasus PHK buruh dengan meningkatkan kinerja pengawas perburuhan. Harapannya, dengan pendekatan perbaikan kinerja pengawas, pengusaha tidak dapat semena-mena memutus hubungan kerja buruh.
Dari segi sosial ekonomi, pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki iklim ekonomi perkotaan sehingga kasus PHK dapat diredam. “Bila PHK harus dilakukan, pemerintah harus menjamin kesejahteraan buruh dan keluarganya,” kata Jamaludin. (DEE)
SuaraSurabaya.Net

Puluhan buruh anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi demonstrasi menolak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Senin (13/4) siang.

Massa buruh mendesak pihak legislatif dan pemerintah Kota Surabaya segera membuat kebijakan baru untuk mengatasi masalah PHK yang terjadi. Dalam triwulan pertama 2009, Januari hingga Maret, diperkirakan sebanyak 1.200 buruh telah menjadi korban PHK. Kebanyakan mereka merupakan buruh industri perkayuan, tekstil, alat rumah tangga, dan jasa perdagangan.

Ketua KASBI Surabaya Syahril Romadhon mengatakan jumlah buruh yang menjadi korban PHK ini belum termasuk PHK terselubung yang sulit terdeteksi. Jumlahnya, lanjut dia, diperkirakan akan lebih banyak lagi. “PHK telah menyebabkan nasib buruh kian terpuruk,” kata dia.

Menurut dia, sejumlah catatan lain menyebutkan puluhan buruh mengalami nasib status kepegewaian yang tidak jelas. Nasib mereka terkatung-katung. Diantaranya adalah 37 buruh UD Terang Suara, 15 buruh PT Inkatama, dan 40 buruh CV Harita

Gelombang PHK massal di Kota Surabaya yang telah mengorbankan sedikitnya 1.200 pekerja dalam tiga bulan terakhir direspon oleh para pekerja. Puluhan pekerja dari 3 perusahaan, masing-masing UD Terang Suara (37 orang), PT Inkatama (15 orang), dan CV Harita Surabaya (40 orang) berunjukrasa di DPRD Surabaya menuntut penyelesaian PHK yang adil.

SYAHRIL ROMADHON Ketua Umum SBK Kasbi yang mendampingi para pekerja yang menjadi korban PHK mengungkapkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini, nasib buruh kembali terpuruk. “Pengusaha menjadikan buruh sebagai tumbal dengan melakukan pemecatan yang melanggar hak normatif pekerja,” kata SYAHRIL.

Oleh dari itu, pihaknya mendesak DPRD Surabaya dan Walikota beserta Disnaker secepatnya melakukan kebijakan darurat untuk mengatasi kasus-kasus PHK ini secara hukum maupun sosial ekonomi.

Saat berlangsungnya unjukrasa, gedung DPRD Surabaya tampak lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelum aktivitas pemilu berlangsung. Hanya tampak beberapa anggota DPRD Surabaya yang ‘ngantor’ hari itu, diantaranya BAKTIONO dari Fraksi PDIP.(edy)
Perusahaan Rawan PHK Didata
Kamis, 22 Januari 2009 | 11:13 WIB
PHK Di Sidoarjo disikapi LKS Tripartit
-Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tiga komponen hubungan industri (tripartit) dari unsur pekerja (SPSI/SBI), pengusaha (APINDO) dan pemerintah (Disnakersos), akan mendata perusahaan yang rawan kena imbas krisis finansial global. Ini langkah antisipasi terjadi PHK massal.
Kepala Bidang Hubungan Industri dan Kesejahteraan Pekerja Disnakersos Sidoarjo Jody Koeshermanto mengatakan, tim akan mendata perusahaan yang berorientasi ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat, karena yang paling terimbas krisis global. “Jadi identifikasinya memang diprioritaskan. Tapi sejauh ini belum ada perusahaan di Sidoarjo yang melaporkan terkena imbas krisis finansial dan semoga janganlah,” ujar Djody di kantor Disnakersos, Kamis Rabu (22/1) siang.
Ditambahkan, selain menerima laporan, kerja tim memakai model jemput bola. “Perusahaan yang rawan terimbas krisis global itu, sebagian besar bergerak pada sektor garmen, furniture, sepatu,” katanya. “Tapi juga tak menutup sektor lainnya,” tambahnya.
Sedangkan, Edy Kuncoro, dari SPSI/SBI, program tim selain mengantisipasi dampak krisis keuangan global, juga membuat dan menyusun program terkait dengan pemecahan masalah yang dihadapi pekerja dan pengusaha. “Tim akan memberikan konsultasi, advokasi serta pendampingan terhadap pekerja dan perusahaan yang terkena dampak krisis keuangan global,” ujarnya.
Selain itu, tim akan memberdayakan perusahaan yang terkena dampak krisis serta memberdayakan pekerja yang menjadi korban PHK. “Jika PHK tidak bisa dihindari, maka tim akan mempersiapkan program yang dapat dilaksanakan agar tidak terjadi penambahan angka pengangguran dan kemiskinan,” tegasnya.
Tak kalah pentingnya, kata dia, sesuai rekomendasi awal dilakukan tiga unsur ini adalah masalah pelayanan Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT. Jamsostek. Hak hak para buruh ini diupayakan bisa dibayarkan tanpa harus menunggu enam bulan.
Penekanan MuU tiga komponen ini dilakukan di pendapa Delta Wibawa disaksikan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Sekda Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan. Tim ini terdiri 18 orang . Tim yang diprakarsasi secara bersama dari unsur tripartit itu diharapkan dapat memberikan solusi kongkrit terhadap masalah perkembangan perekonomian secara lokal, regional maupun nasional.
Bupati Win Hendrarso mengatakan terbentuknya tim membuktikan bahwa setiap persoalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggungjawab bersama. “Ini menunjukkan akan kesadaran bersama,” kata Bupati Win, seraya menambahkan terbentukan tim ini akan dilaporkan Menteri Tenaga Kerja maupun kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. “Tim ini seperti lidi. Jika berdiri sendiri tidak akan mampu untuk mengatasi permasalahan, khususnya yang ada di Sidoarjo,” ungkapnya. n faz

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s