ABM JATIM KEMBALI MINTA PUTUSAN SELA DALAM PERKARA UMK UNTUK KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Perihal : Replik terhadap Jawaban atas Intervensi dari Terintervensi I/Penggugat Asal (DPP APINDO Jawa Timur) Perkara Perdata No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby antara :
DJAMALUDIN M DKK ……………………………………………………… PARA INTERVENIENT
Melawan
DPP APINDO JAWA TIMUR ……………………. TERINTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL
GUBERNUR JAWA TIMUR ………………………… TERINTERVENSI II/TERGUGAT ASAL
Surabaya, 24 Pebruari 2009.

KEPADA YTH.
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA
YANG MEMERIKSA PERKARA PERDATA NO. 691/PDT.G/2008/PN. SBY
DI –
S U R A B A Y A

Dengan hormat,

M. SYAIFUL ARIS, SH DKK; semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya; alamat Jalan Kidal No. 06 Surabaya; yang dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2009 bertindak untuk dan atas nama DJAMALUDIN DKK sebagai PARA INTERVENIENT Perkara Perdata No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby.

Dengan ini mengajukan Replik terhadap Jawaban atas Intervensi dari Terintervensi I/Penggugat Asal (DPP APINDO Jawa Timur) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Intervensi dari Para Intervenient terhadap terintervensi I/Penggugat Asal adalah mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terintervensi II/Tergugat Asal yaitu SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 yang menurut Terintervensi I/Penggugat Asal, SK Gbernur Jawa Timur tersebut adalah cacat hukum sehingga Terintervensi I/Penggugat Asal mohon kiranya SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga serta harus dibatalkan.

2. Bahwa tindakan Terintervensi I/Penggugat Asal yang meminta pembatalan terhadap SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak berdasar hukum dan salah alamat oleh karena apabila Terintervensi I/Penggugat Asal meminta pembatalan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 ini maka seharusnya melalui mekanisme YUDISIAL REVIEW ke Mahkamah Agung di Jakarta.

Terintervensi I/Penggugat Asal baru dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya apabila nyata-nyata terhadap pemberlakuan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 banyak Anggota APINDO mengalami kerugian secara materiil terkait dengan adanya SK Gubernur ini.

3. Bahwa Para Intervenient menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Terintervensi I/Penggugat Asal dalam Jawaban atas Intervensi dari Para Intervenient karena tidak berdasar hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang sudah Para Intervenient kemukakan dalam Gugatan Intervensi.

4. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil yang sudah Para Intervenient muat dalam Gugatan Intervensi tanggal 30 Januari 2009 dianggap termuat dan terbaca ulang serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik terhadap Jawaban atas Intervensi dari Terintervensi I/Penggugat Asal.

5. Bahwa proses penetapan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 sudah berdasar hukum dan sudah sesuai prosedur yakni :

a. Penetapan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 sudah berdasarkan ketentuan :
– UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 89 Ayat (3) Jo Pasal 90 Ayat (2).
– Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
– Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri tenaga Kerja No. per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: KEP-226/MEN/2000.
– Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: KEP-231/Men/2003.

b. Dasar Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Jawa Timur adalah :
– UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keppres RI NO. 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.: per-17/Men/VIII/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
– Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diperoleh melalui Survey harga komponen KHL dengan berpedoman kepada Daftar Isian Komponen dan Parameter KHL sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi No.: 17/Men/VIII/2005.
– Upah Minimum Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur.

– Survey Pasar berdasarkan KHL dilakukan oleh Tim Survey yang terdiri dari unsur Tripartit yang menjadi Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh wakil dari BPS Kabupaten/Kota.

– Dalam merumuskan UMK Tahun 2009 Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mempertimbangkan :
a. Nilai hasil survey KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
HASIL SURVEY KHL DEWAN PENGUPAHAN 8 KAB/KOTA UNTUK UMK 2009
NO DAERAH NILAI KHL
1 Kota Surabaya 964.010
2 Kab Mojokerto 910.535
3 Kab Pasuruan 990.733
4 Kab Malang 985.973
5 Kab Malang 970.732
6 Kab Sidoarjo 978.317
7 Kab Gresik 986.420
8 Kab Nganjuk 625.000

b. Nilai UMK tahun 2008.
c. Produktivitas kerja Pekerja, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Kabupten/Kota.

c. Proses penetapan UMK Tahun 2009 di Jawa Timur antara lain yaitu :
– Sosialisasi proses dan jadwal penentuan UMK tahun 2009 kepada semua pihak dan peran maupun tanggungjawab pihak Tripartite meliputi antara lain : agar Dewan Pengupahan Kab/Kota melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL) sesuai ketentuan dan tepat waktu serta mengatur terkait proses pengusulan rekomendasi UMK Kab/Kota oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil survey KHL yang telah dilakukan.
– Terlibat dan memfasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi untuk melakukan pembahasan UMK sesuai usulan Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan Dasar/Cara perhitungan nilai/besaran yang diusulkan, rekapitulasi hasil survey KHL dan prediksi KHL bulan Desember, perkembangan IHK/Inflasi, PDRB, jumlah tenaga kerja dan data keadaan ketenagakerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
– Terintervensi II/Tergugat Asal juga telah memverifikasi dan klarifikasi terhadap Bupati/Walikota 8 (Delapan) Kabupaten/Kota terkait usulan rekomendasi UMK maupun dasar yuridis, pelaksanaan dan hasil surveynya.
– Dalam menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota, Terintervensi II/Tergugat Asal juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.
6. Bahwa tindakan Terintervensi II/Tergugat Asal dalam menerbitkan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 tanpa mengacu kepada Peraturan Bersama Menakertrans, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Per.16/Men/X/2000, No. 49/2008, No. 922.1/M-Ind/10/2008 dan No. 39/M-Dag/Per/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global khususnya Pasal 3 sudah tepat dan beralasan hukum; oleh sebab :

– Peraturan Bersama 4 Menteri khususnya Pasal 3 tersebut hanya bersifat himbauan dan pada kenyataannya Peraturan Bersama 4 Menteri khususnya Pasal 3 tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya yakni UU No. 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 89 Ayat (3).

Pasal 3 Peraturan Bersama Menakertrans, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Per.16/Men/X/2000, No. 49/2008, No. 922.1/M-Ind/10/2008 dan No. 39/M-Dag/Per/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global berbunyi sebagai berikut :
“Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum tidak boleh melebihi Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.
(Catatan : bila mengacu pada Pasal 3 Peraturan Bersama 4 Menteri tersebut diatas maka UMK Tahun 2009 berdasarkan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 6% akan sebesar lebih kurang Rp.856.000).

Sementara Pasal 89 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
“Upah mininum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota”

7. Bahwa tidak benar UMK 8 Daerah yang dipermasalahkan ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah tanpa adanya persetujuan/kesepakatan dari Dewan Pengupahan Kab/Kota justru faktanya Terintervensi I/Penggugat Asal (APINDO Jatim) mengabaikan hasil survey dan mengusulkan UMK yang jauh lebih rendah daripada hasil survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten pada 8 daerah tersebut diatas (Contoh : hasil survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Surabaya yang menemukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dijadikan dasar dalam penentuan UMK adalah lebih kurang Rp , 964.010-; sementara usulan UMK oleh APINDO dan Dewan Pengupahan Kota Surabaya sebesar Rp 905.500 hanya sekitar 93% dari KHL dan usulan Walikota Surabaya yang kemudian ditetapkan oleh Gubernur adalah Rp 948.500 atau sekitar 98% KHL sehingga Usulan Walikota dan Penetapan oleh Gubernurlah yang sesuai dengan Ketentuan dan Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan)
8. Bahwa Dalil dari Terintervensi I/Penggugat Asal(APINDO Jatim) yang menyatakan kenaikan UMK tahun 2009 menyebabkan PHK dan kesulitan usaha adalah tidak berdasar,tidak relevan dan mengada-ada karena sudah sangat jelas diatur bahwa bagi Pengusaha yang merasa tidak mampu dan keberatan dengan SK Gubernur tersebut; maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum maka Terintervensi I/Penggugat Asal dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Berdasarkan hal-hal yang sudah Para Intervenient kemukakan diatas maka Para Intervenient memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby Yth untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya mohon diputuskan sebagai berikut :

1. Terhadap Gugatan Asal
Dalam Provisi
Demi keadilan dan kepastian hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk kembali mengeluarkan Putusan Sela terhadap Gugatan Asal terintervensi I/Penggugat Asal terkait dengan Kompetensi Absolut dimana Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Gugatan dari Terintervensi I/Penggugat Asal.
Dalam Pokok perkara
Menolak Gugatan Asal Terintervensi I/Penggugat Asal perkara No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby untuk seluruhnya.
2. Dalam Intervensi
a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Intervenient untuk seluruhnya.
b. Menyatakan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Dalam Gugatan Asal dan dalam Intervensi
– Menghukum Terintervensi I/Penggugat Asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
– Setidak-tidaknya memohon Keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian Replik terhadap Jawaban atas Intervensi dari Terintervensi I/Penggugat Asal Para Intervenient sampaikan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby Yth; seraya mengharapkan kearifan dan keadilan atasnya untuk mana dihaturkan terima kasih.

Hormat Para Intervenient
Kuasa Hukum

1. M. SYAIFUL ARIS, SH.

2. NOERANA DIBYANTARSIH, SH.

3. M. FAIQ ASSIDIQI, SH.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s