Eksepsi Apindo Atas Intervensi ABM Jatim dkk ditolak Majelis Hakim;Putusan Sela Perkara UMK menangkan Buruh Pintu Masuk Melawan Pemiskinan Buruh Mulai Terbuka

Angin keadilan mulai berhembus di PN Surabaya,Majelis Hakim dengan Ketua Berlin Damanik,Anggota Jack Octavianus dan Tri Hadi Budi kembali menyidangkan Perkara 691/Pdt.G/2008/PN.Sby dengan ALIM MARKUS dkk sebagai PARA PENGGUGAT melawan GUBERNUR JAWA TIMUR sebagai TERGUGAT terkait Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/403/KPTS/13/2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 Tertanggal 19 November 2008,Dalam gugatannya Petitumnya sbb:
Dalam Provisi

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 tidak dapat diberlakukan dan tidak mengikat umum sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap/pasti terhadap perkara tersebut dan sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka diberlakukan Keputusan Sidang Pengupahan Kota/Kabupaten masing-masing daerah (Tripartie) atau Kesepakatan Bipartite yang dibuat Para Pihak.
Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gubernur Jawa Timur telah melakukan penyimpangan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik karena :
a. Mengabaikan Peraturan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.: PER.16/MEN/X/2008; No. 49/2008; NO. 922.1/M-IND/10/2008; NO. 39/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Eonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global maupun yang telah direvisi.
b. Mengabaikan Keputusan/Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten (Tripartite).
2. Menyatakan Gubernur Jawa Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga serta harus dibatalkan.

Sidang Hari Selasa ini dihadiri lebih dari 30 Pengurus Serikat Buruh dari Sby Sda dan Gresik ,dimulai sekitar jam 11.30-12.30 dengan agenda Putusan Sela atas permohonan Intervensi Djamaludin dkk Dalam amar Putusannya Hakim menyatakan Para Intervienen berhak turut campur karena merupakan buruh yang mempunyai kepentingan sementara itu terkait legalitas organisasi serikat buruh yang diklaim oleh Intervinien akan diuji Majelis dalam tahapan pembuktian,Secara hukum Masuknya pihak intervinien sesuai Pasal 279-282 RV (Hukum Acara Perdata) Hakim dapat mengabulkan jika dinilai terdapat hubungan kepentingan dan posisi intervinien akan terganggu oleh Perkara.
Adapun Motif Intervensi ini menurut Majelis adalah intervinien merasa terancam dan terugikan oleh gugatan tersebut,para intervinien berposisi berdiri sendiri melawan penggugat dan tidak bergabung dengan tergugat (Gubernur) tetapi intervinien mendukung kebijakan Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Gubernur yang dianggap sesuai dengan hukum dan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan buruh.
Sedangkan terhadap eksepsi Alim Markus dkk yang menolak intervensi dengan dalih Para Intervienien tidak mewakili secara resmi dan kelembagaan Serikat buruh serta secara formil materiil hukum gugatan intervensi tersebut salah , Majelis menyatakan menolak seluruh dalil dan keberatan Apindo tersebut sehingga untuk menyelesaikan perkara secara lebih komprehensif,efisien dan efektif maka intervinien sebaiknya bergabung dengan Tergugat.
Oleh sebab itu Putusan Sela yang dikeluarkan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;
1. Menerima Intervensi ABM dkk dengan bergabung dengan Tergugat Asal
2. Menangguhkan Biaya perkara sampai putusan akhir
Majelis Hakim juga menyampaikan apabila Apindo Keberatan terhadap Putusan Sela maka Upaya Hukum yang ditempuh adalah banding menunggu Putusan Akhir Pokok Perkara.Sidang Selasa depan agendanya adalah Duplik dari ABM Jatim.
Menanggapi perkembangan persidangan dengan dikeluarkannya Putusan Sela tersebut ABM Jatim menyambut dengan gembira dan Putusan Sela tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan menjadi pintu masuk para buruh Jawa Timur sekaligus bagian dari perjuangan untuk terus melawan penindasan,ketidakadilan dan pemiskinan terhadap buruh melalui jalur hukum formal,Oleh sebab itu ABM berharap Majelis Hakim senantiasa obyektif,Fair dan Proporsional serta Imparsial.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s