9 HAKIM PHI DILAPORKAN KY

MATIKAN PASAL PUTUSAN SELA UPAH : ABM JATIM LAPORKAN 9 HAKIM PHI KE KY&MA

Buruh Korban PHK akan semakin menderita sudah jatuh tertimpa tangga,meski dijamin UU tapi upah selama menjalani proses hukum umumnya dikemplang Pengusaha dan dimatikan Hakim PHI sehingga Harapan Buruh untuk sekedar bertahan hidup menjadi Pupus dan berbuntut PHK yang tidak Adil seperti yang dialami anggota ABM Jatim saat ini yang menjadi Tergugat di PHI,Jika ini terus dibiarkan maka Pengusaha akan semakin brutal&sewenang –wenang memPHK buruh di tengah Gelombang PHK massal dalam situasi krisis global Kapitalisme/Neoliberal

Secara Normatif untuk menjamin kepastian Hukum yang telah diatur sebelumnya dalam UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 3&4 Yaitu Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh maka teknis pelaksanaannya dalam UU 2/2004 mengatur Selambat-lambatnya Dalam persidangan kedua Putusan Sela Tentang Perintah pembayaran Upah Buruh yang sedang diproses PHK sesuai Pasal 96 harus dikeluarkan tetapi selama ini Hakim PHI nyaris tidak pernah mengabulkan termasuk perkembangan terakhir dalam 4 Kasus ABM Jatim yang tengah disidangkan di PHI Surabaya,9 Hakim PHI dalam perkara 174,191,195&214/ G/2008/PHI.SBY yang telah sampai tahap pembuktian bahkan menjelang Putusan Akhir Majelis Hakim menolak permohonan Putusan Sela dengan alasan perlu dipelajari,faktor bukti&lebih tepat dimasukkan dalam Putusan Akhir sehingga berdampak para buruh korban PHK nasibnya semakin sengsara&terjerumus ke dalam kemiskinan.9 Hakim PHI tersebut terdiri dari 3 Hakim Karier masing-masing;Wayan Suastriawan,Sutriadi Yahya dan Budi Susilo,3 Hakim Ad Hoc dari Pengusaha;M.Abdurrohman,Sugeng Santoso,Bekawan,Hakim Ad Hoc dari Buruh/Pekerja;Hardi Purwanto,Ahmad Syafii&Ilasiani yang seharusnya menegakkan hokum dan keadilan justru dengan sengaja mematikan Pasal 96 dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur sbb:

Pasal 96 UU 2/2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(PPHI)

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera
menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

DATA KASUS ABM JATIM YANG TENGAH DISIDANGKAN DI PHI SURABAYA

NO MAJELIS HAKIM KETERANGAN
PERKARA
JUMLAH BURUH PREDIKSI
KERUGIAN
BURUH
1 Ketua:Wayan Suastriawan,
Anggota:Hardi Purwanto,Bekawan Perkara 195 PT.Fastfood Indonesia(Penggugat) melawan Septi Wulandari(Tergugat-Anggota SBK-KASBI Jawa Timur)
Saat ini persidangan Sampai tahapan pembuktian surat&Saksi

1 Rp.900.000

Upah bulan
Oktober 2008-
Januari 2009
2 Ketua:Wayan Suastriawan,
Anggota:Hardi Purwanto,Bekawan Perkara 214 PT.Propindo Megahtama (Penggugat) melawan Suyati dkk-86 orang(Tergugat-Anggota SBK-KASBI Jawa Timur)
Saat ini persidangan Sampai tahapan pembuktian surat&Saksi
86 Rp.900.000

Upah bulan
Oktober 2008-
Januari 2009
3 Ketua:BudiSusilo,
Anggota:M.Abdurrohman,Ilasiani Perkara 174 PT.Alpha Akasia(Penggugat) melawan Nurcholis dkk-19 orang(Tergugat-Anggota FSPMI Jawa Timur)
Saat ini persidangan sudah selesai dan menunggu pembacaan Putusan Akhir pada Rabu depan
19 Rp.804,000

Upah bulan
Juli 2008-
Januari 2009
4 Ketua:Sutriadi Yahya
Anggota:Ahmad Syafii,Sugeng Santoso Perkara 191 PT.Alpha Akasia(Penggugat) melawan Sumalik dkk-20 orang(Tergugat-Anggota FSPMI Jawa Timur)
Persidangan sampai Putusan Akhir 20 Rp.804.000

Upah bulan
Juli 2008-
Januari 2009
126 Rp.109.656.000

Tidak diterapkannya Pasal 96 dalam praktik Persidangan Hubungan Industrial(PHI) Surabaya dan faktanya Pasal 96 tersebut menjadi Pasal Mati dan Mengubur Harapan Buruh korban PHK untuk mendapatkan upah selama proses hukum hingga berkekuatan tetap sehingga menjadi preseden buruk dimana selama ini ribuan buruh yang berperkara di PHI bukannya mendapat keadilan malah hidupnya semakin sengsara & miskin karena diberhentikan dari pekerjaan,upahnya tidak segera terbayar bahkan berbuntut PHK ibarat sudah jatuh tertimpa tangga.Kalau buruh dirugikan maka dengan “mematikan” Pasal 96 maka Majelis Hakim PHI jelas-jelas menginjak-nginjak hukum dengan mengabaikan Perintah dan Amanat UU dan memberikan peluang Pengusaha-Pengusaha untuk bertindak lebih brutal serta sewenang-wenang dalam memPHK buruh lebih-lebih di tengah situasi krisis ini maka Perilaku Hakim yang tidak menggunakan hati nurani,tidak berperikemanusiaan & melukai rasa keadilan masyarakat harus dihentikan.Persoalan Putusan Sela ini menambah daftar panjang kegagalan Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) untuk mewujudkan Pengadilan yang Bersih,Adil,Cepat,Tepat&Murah sebagaimana amanat Konstitusi&UU justru PHI berkembang menjadi Pengadilan Kapitalistik menciptakan pemiskinan sekaligus penindasan yang semakin parah terhadap buruh yang seharusnya diadili secara lebih manusiawi,terproteksi dan mendapatkan keadilan.

Oleh sebab itu merespon permasalahan Putusan Sela,ABM Jatim:

1. Melaporkan 9 Hakim PHI ke Komisi Yudisial(KY) dan Mahkamah Agung(MA) agar diperiksa dan diberikan sanksi seberat-beratnya karena diduga melakukan unprofessional conduct dengan menyimpangi Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Acara yang berdampak buruh menjadi korban ketidakadilan.
2. Mendesak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengganti Majelis Hakim dan menjalankan fungsi Pengawasan sesuai sesuai Pasal 71 UU 2/2004 Tentang PPHI Ketua PN melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim PHI dengan memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim dan Hakim Ad-Hoc
3. Wujudkan Pengadilan Bersih&Adil bebas dari Judicial Corruption&Humanis yang Tidak memberangus Hak Buruh dan tdk terperalat&terkalahkan oleh pemodal

Surabaya, 6 Februari 2009

Jamaludin
Koordinator ABM Jawa Timur/Sekretaris Wilayah Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia(KASBI) Jawa Timur

Pujianto
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI) Jawa Timur

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s