POSKO ADVOKASI BURUH ABM JATIM-LBH SURABAYA LAWAN UPAH MURAH DAN PHK LEWAT BERBAGAI LEGAL ACTION

Peraturan Bersama Menakertrans, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Per.16/Men/X/2000, No. 49/2008, No. 922.1/M-Ind/10/2008 dan No. 39/M-Dag/Per/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global atau yang dikenal dengan SKB 4 Menteri berdampak signifikan semakin memperparah dan menindas buruh,Banyak pengusaha menggunakan SKB 4 Menteri &situasi krisis sebagai kedok untuk menerapkan upah murah maupun melakukan PHK secara sewenang-wenang yang berbuntut penerapan Sistem Kerja Kontrak&Outsourcing,
Perkembangan terakhir misalnya dalam soal UMK di Jatim;
Pelaksanaan UMK 2009 ini sarat pelanggaran yang massif,sistematis dan meluas serta gila-gilaan,diprediksikan ABM tercatat lebih dari 100 ribu buruh di ratusan perusahaan melanggar UMK dengan Modus mengikuti Surat Edaran Apindo No. 175/DPP/XII/2008 tertanggal 1 Desember 2008 Perihal : Sikap DPP Apindo Jawa Timur terhadap SK Gubernur 188/403/KPTS/013/2008; yang menghimbau agar perusahaan yang mengalami kesulitan dalam Perusahaannya untuk memberikan gaji/upah kepada buruh sesuai dengan Putusan/Kesepakatan Dewan Pengupahan sebesar Rp 905.500,- (untuk Kota Surabaya) dan Rp 901.500,- (untuk Kabupaten Mojokerto dan daerah ring 1) dalam jangka waktu hingga ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap,Mekanisme Penangguhan diabaikan kemudian pembangkangan hokum berlanjut dengan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya melalui Kantor Advokat Srijaya(Tjandra Sridjaja Pradjonggo Dkk) dengan Nomor Perkara 691/Pdt.G/2008/PN.Sby dengan ALIM MARKUS dkk sebagai PARA PENGGUGAT melawan GUBERNUR JAWA TIMUR sebagai TERGUGAT terkait Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/403/KPTS/13/2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 Tertanggal 19 November 2008,Dalam gugatannya Petitumnya sbb:
Dalam Provisi
Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 tidak dapat diberlakukan dan tidak mengikat umum sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap/pasti terhadap perkara tersebut dan sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka diberlakukan Keputusan Sidang Pengupahan Kota/Kabupaten masing-masing daerah (Tripartie) atau Kesepakatan Bipartite yang dibuat Para Pihak.
Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gubernur Jawa Timur telah melakukan penyimpangan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik karena :
a. Mengabaikan Peraturan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.: PER.16/MEN/X/2008; No. 49/2008; NO. 922.1/M-IND/10/2008; NO. 39/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Eonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global maupun yang telah direvisi.
b. Mengabaikan Keputusan/Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten (Tripartite).
2. Menyatakan Gubernur Jawa Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga serta harus dibatalkan.

Jika Pengadilan membatalkan dan mencabut SK Gubernur perhitungan potensi kerugian upah buruh meliputi upah bulanan,THR,Lembur,Jamsostek&pesangon yang dialami sekitar 5 Juta buruh Jawa Timur adalah sekitar 13 Triliun yang berarti kemiskinan buruh akan semakin parah.

Kasus PHK juga akan meningkat tajam,

Tidak hanya Kasus UMK,PHK sewenang –wenang memanfaatkan & berkedok krisis juga mulai banyak terjadi &cenderung meningkat tajam,data terakhir Kasus ABM Desember – Januari 2009 ini tercatat 5200 buruh di 17 Perusahaan di Jatim terPHK secara sewenang wenang,dan diprediksikan tahun 2009 ini angka PHK di Jatim meningkat menjadi sekitar 40.000 buruh.

Menyikapi perkembangan tersebut ABM&LBH Sby membuka Posko yang akan menerima pengaduan dan menindaklanjuti dengan Legal Action maupun Aksi Massa yang diawali dengan menjadi Penggugat Intervensi dalam Kasus UMK melawan Apindo Jatim.

Surabaya,30 Januari 2009

M.Syaiful Aris SH (Direktur LBH Surabaya)
Jamaludin (Koordinator ABM Jatim)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s