GUGATAN INTERVENSI ABM LAWAN APINDO JATIM

Perihal :

Diajukan Oleh :

Lampiran :
Gugatan Intervensi terhadap Perkara Perdata No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby di Pengadilan Negeri Surabaya antara :
DPP APINDO Jawa Timur – Penggugat Asal/Terintervensi I.
Melawan
Gubernur Jawa Timur – Tergugat Asal/Terintervensi II.
1. M. SYAIFUL ARIS, SH; 2. NOERANA DIBYANTARSIH, SH; 3. M. FAIQ ASSIDIQI, SH selaku Kuasa Hukum dari DJAMALUDIN Dkk.
1 (Satu) Berkas
Surabaya, 30 Januari 2009.

KEPADA YTH.
KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
C.Q MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA
YANG MEMERIKSA PERKARA PERDATA NO. 691/PDT.G/2008/PN.SBY
DI –
S U R A B A Y A

Dengan hormat,
Untuk dan atas nama Klien kami :
1. DJAMALUDIN M; Pekerjaan Buruh PT. Fast Food Indonesia; Alamat tempat tinggal di Jalan Manyar Sabrangan IX/25 Surabaya; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur.
2. ANDRI KRISTIN SLAMET; Pekerjaan Buruh PT. Barindo Anggun Industri Surabaya; Alamat tempat tinggal di Jalan Simorejo Sari A Gang VI Tol No. 141 Surabaya.
3. SYAHRIL ROMADHON; Pekerjaan Buruh PT. Fast Food Indonesia; Alamat tempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 1E/17 Surabaya; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Serikat Buruh Kerakyatan/KASBI Surabaya.
4. HERRY MARDIANTO; Pekerjaan Buruh PT. Fast Food Indonesia; Alamat tempat tinggal di Jalan Kedinding Tengah Jaya Gang IV No. 16 Surabaya; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Basis SBK PT. Fast Food Indonesia.
5. YUSUF DWI HANDOKO; Pekerjaan Swasta; Alamat tempat tinggal di Jalan Simo Sidomulyo X/7 Surabaya; dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengurus FNPBI Independen Surabaya.
6. KHOIRUL ANAM; Pekerjaan Swasta; Alamat tempat tinggal di Keborohan Tengah RT/RW 003/02 Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan; dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengurus GSPMII Pasuruan.
7. SAFRIL; Pekerjaan Swasta; Alamat tempat tinggal di Jalan Raya Bandulan No. 6 Malang; dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengurus SBSI Malang Kuceswara.
8. MANIPOLIS AJI; Pekerjaan Swasta; Alamat tempat tinggal di Perum Kebonagung Blok 12 No. 7 Jember; dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengurus SARBUMUSI Basis AKAS ASRI Jember.
9. ACHMAD KHOLIL; Pekerjaan Swasta; Alamat tempat tinggal di Jalan Wendit Utara RT. 02 RW. 08 Desa Mangliawan – Pakis – Malang; dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengurus SBSI Malang Kuceswara.
10. SAMSUL H; Pekerjaan Swasta; Alamat tempat tinggal di Dusun Balongwatu No. 10 RT. 02 RW. 10 Cangkring Malang Beji Kabupaten Pasuruan; dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengurus FSPMI Jawa Timur.
11. MOCH. SALEH; Pekerjaan Swasta; Alamat tempat tinggal di Jalan Wijayakusuma IV/37 Probolinggo; dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pengurus FSPTI Propinsi Jawa Timur.
Angka 1 s/d angka 11 tersebut diatas; sekarang ini memilih Domisili tetap di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya; Jalan Kidal No. 6 Surabaya.
Yang bertandatangan dibawah ini :
1. M. SYAIFUL ARIS, SH.
2. NOERANA DIYANTARSIH, SH.
3. M. FAIQ ASSIDIQI, SH.
Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya; Alamat Kantor Jalan Kidal No. 6 Surabaya; yang berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2009 bertindak untuk dan atas nama Klien kami DJAMALUDIN Dkk tersebut diatas.
Selanjutnya disebut : PARA PENGINTERVENSI (INTERVENIEN).
Dengan ini mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby terhadap :
1. DPP APINDO JAWA TIMUR; berkedudukan di Surabaya; Jalan Citandui No. 22; selanjutnya disebut sebagai : TERINTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL.
2. Gubernur Jawa Timur; berkedudukan di Surabaya; Jalan Pahlawan No. 110; selanjutnya disebut : TERINTERVENSI II/TERGUGAT ASAL.
Angka 1 dan angka 2 tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai : PARA TERINTERVENSI.

Adapun alasan-alasan Para Pengintervensi mengajukan Gugatan Intervensi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Terintervensi I/Penggugat Asal dalam Gugatannya tanggal 01 Desember 2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby telah mengajukan Gugatan terhadap Terintervensi II/Tergugat Asal; yang intisari Gugatan Terintervensi I/Penggugat Asal terangkum dalam Petitum Gugatannya adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi
Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 tidak dapat diberlakukan dan tidak mengikat umum sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap/pasti terhadap perkara tersebut dan sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka diberlakukan Keputusan Sidang Pengupahan Kota/Kabupaten masing-masing daerah (Tripartie) atau Kesepakatan Bipartite yang dibuat Para Pihak.
Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan Gubernur Jawa Timur telah melakukan penyimpangan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik karena :
a. Mengabaikan Peraturan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.: PER.16/MEN/X/2008; No. 49/2008; NO. 922.1/M-IND/10/2008; NO. 39/M-DAG/PER/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Eonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global maupun yang telah direvisi.
b. Mengabaikan Keputusan/Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten (Tripartite).
2. Menyatakan Gubernur Jawa Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga serta harus dibatalkan.

2. Bahwa selain mengajukan Gugatan terhadap Terintervensi II/Tergugat Asal; Terintervensi I/Penggugat Asal yang merasa keberatan dengan ditetapkannya SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 juga menerbitkan Surat No. 175/DPP/XII/2008 tertanggal 1 Desember 2008 Perihal : Sikap DPP Apindo Jawa Timur terhadap SK Gubernur 188/403/KPTS/013/2008; yang dengan Surat tersebut Terintervensi I/Penggugat Asal menghimbau agar perusahaan yang mengalami kesulitan dalam Perusahaannya untuk memberikan gaji/upah kepada buruh sesuai dengan Putusan/Kesepakatan Dewan Pengupahan sebesar Rp 905.500,- (untuk Kota Surabaya) dan Rp 901.500,- (untuk Kabupaten Mojokerto dan daerah ring 1) dalam jangka waktu hingga ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa sehubungan dengan adanya SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009; maka apabila dari pihak Pengusaha merasa keberatan dengan SK Gubernur tersebut; maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum maka Pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
“Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka Pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum”.

4. Bahwa Gugatan dari Terintervensi I/Penggugat Asal terhadap Terintervensi II/Tergugat Asal tidak beralasan hukum oleh sebab :
a. Terintervensi II/Tergugat Asal dalam menerbitkan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 sudah sejalan dengan amanah Konstitusi maupun tidak bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 88 Ayat (3) Jo Pasal 89 Ayat (2) Jo Pasal 89 Ayat (4) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menakertrans RI No. KEP.17/MEN/VIII/2005.
Pasal 88 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
“ Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.
Pasal 89 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
“ Upah minimum diarahkan kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) “.
Pasal 89 Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
“ Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diatur dengan Keputusan Menteri “.
Peraturan Menakertrans RI No. KEP.17/MEN/VIII/2005 memuat :
– Standar Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk buruh Lajang
NO KOMPONEN KUALITAS/KALORI JML KEB SATUAN

I MAKANAN DAN MINUMAN
1. Beras Sedang(mentik) 10 kg
2. Sumber protein:
a. daging : daging / ayam sedang 0.75 kg
b. ikan segar : Bandeng/
Kembung/ Mujair baik 1.2 kg
c. telur ayam telur ayam ras 1 kg
3. kacang-kacangan: tempe/tahu baik 4.5 kg
4. susu bubuk sedang 0.9 kg
5. Gula pasir sedang 3 kg
6. Minyak goremg curah 2 kg
7. sayuran : bayam / kangkung / kol/ sawi / kacang panjang baik 7.2 kg
8. buah-buahan :pisang/pepaya baik 7.5 kg
9. karbohidrat lain
(setara tepung terigu) sedang 3 kg
10. a. teh celup 1 dus isi 25
b. kopi Sachet (Kapal Api Spesial 100 gr) 4 75 gr
11. bumbu-bumbuan (nilai 1s/d 10) 15 %
II sandang
12. celana panjang / rok katun sedang 0.5 potong
13. kemeja lengan pendek/blus setara katun 0.5 potong
14. kaos oblong/BH sedang 0.5 potong
15. celana dalam sedang 0.5 potong
16. sarung/ kain panjang sedang 0.083 helai
17. sepatu kulit sintetis 0.167 pasang
18. sandal jepit karet 0.167 pasang
19. handuk mandi 100 cm x 60 cm 0.083 potong
20. perlengkapan ibadah sajadah 0.083 paket
mukenah, dll
III perumahan
21. sewa kamar sederhana 1 1 bulan
22. dipan/tempat tidur (90×200) No 3 polos* 0.021 buah
23. kasur dan bantal busa 0.021 buah
24. sprei dan sarung bantal katun sedang 0.167 set
25. meja dan kursi : plastik / kayu 1 meja/4 kursi 0.021 set
26. lemari pakaian kayu sedang 0.021 buah
27. Sapu ijuk sedang 0.167 buah
28. perlengkapan makan
a. piring makan polos 0.25 buah
b. gelas minum polos 0.25 buah
c. sendok dan garpu sedang 0.25 pasang
29. ceret aluminium ukuran 25 cm 0.042 buah
30. wajan aluminium ukuran 32 cm 0.042 buah
31. panci aluminium ukuran 32 cm 0.167 buah
32. sendok masak aluminium 0.083 buah
33. kompor minyak tanah 16 sumbu 0.042 buah
34. minyak tanah eceran 10 liter
35. ember plastik isi 20 liter 0.167 buah
36. listrik 450 watt 1 bulan
37. bola lampu : pijar/neon 25 watt/15 watt 0.5 buah
38. air bersih Standar PDAM* 2 meter kubik
39. sabun cuci cream/deterjen 1.5 kg
IV pendidikan
40. bacaan/radio tabloid/4 band 4 eks
jumlah
V kesehatan
41. sarana kesehatan
a. pasta gigi 80 gram 1 tube
b. sabun mandi 80 gram 2 buah
c. sikat gigi produk lokal 0.25 buah
d. shampo produk lokal 1 btl 100 ml
e. pembalut / alat cukur isi 10 1 dus
42. obat anti nyamuk bakar 3 dus
43. potong rambut salon/tkg cukur 0.5 kali
jumlah
VI transportasi
44. transport kerja dan lainnya angkutan 30 hari (PP)
jumlah
VII rekreasi dan tabungan
45. rekreasi daerah sekitar 0.167 kali
jumlah 1 s/d 45
46. tabungan (2% dari nilai 1 s/d 45)

b. Terintervensi II/Tergugat Asal dalam menerbitkan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 sudah sesuai dengan prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menetapkan UMK Tahun 2009 yakni :
• Sosialisasi proses dan jadwal penentuan UMK tahun 2009 kepada semua pihak dan peran maupun tanggungjawab pihak Tripartite meliputi antara lain : agar Dewan Pengupahan Kab/Kota melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL) sesuai ketentuan dan tepat waktu serta mengatur terkait proses pengusulan rekomendasi UMK Kab/Kota oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil survey KHL yang telah dilakukan.
• Terlibat dan memfasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi untuk melakukan pembahasan UMK sesuai usulan Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan Dasar/Cara perhitungan nilai/besaran yang diusulkan, rekapitulasi hasil survey KHL dan prediksi KHL bulan Desember, perkembangan IHK/Inflasi, PDRB, jumlah tenaga kerja dan data keadaan ketenagakerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
• Terintervensi II/Tergugat Asal juga telah memverifikasi dan klarifikasi terhadap Bupati/Walikota 8 (Delapan) Kabupaten/Kota terkait usulan rekomendasi UMK maupun dasar yuridis, pelaksanaan dan hasil surveynya.
• Dalam menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota, Terintervensi II/Tergugat Asal juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.
c. Bahwa tindakan Terintervensi II/Tergugat Asal dalam menerbitkan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 tanpa mengacu kepada Peraturan Bersama Menakertrans, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Per.16/Men/X/2000, No. 49/2008, No. 922.1/M-Ind/10/2008 dan No. 39/M-Dag/Per/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global khususnya Pasal 3 sudah tepat dan beralasan hukum; oleh sebab :

– Peraturan Bersama 4 Menteri khususnya Pasal 3 tersebut hanya bersifat himbauan dan pada kenyataannya Peraturan Bersama 4 Menteri khususnya Pasal 3 tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya yakni UU No. 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 89 Ayat (3).

Pasal 3 Peraturan Bersama Menakertrans, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Per.16/Men/X/2000, No. 49/2008, No. 922.1/M-Ind/10/2008 dan No. 39/M-Dag/Per/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global berbunyi sebagai berikut :
“Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum tidak boleh melebihi Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.
(Catatan : bila mengacu pada Pasal 3 Peraturan Bersama 4 Menteri tersebut diatas maka UMK Tahun 2009 berdasarkan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 6% akan sebesar lebih kurang Rp.856.000).

Sementara Pasal 89 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
“Upah mininum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapan oleh Gubernur dengan memperhatikan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota”
(Catatan :
1. Bila mengacu pada Pasal 89 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut diatas maka UMK Tahun 2009 telah ditetapkan Gubernur berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota” untuk 8 Daerah yang dipermasalahkan adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota Rp/Bulan Rekomendasi Bupati/Walikota Tanggal/Nomor
a. Kab. Gresik Rp 971.624 28 Oktober 2008 No. 560/502/403.23/2008; 14 Nopemeber No. 560/576/403.23/2008
b. Kab. Mojokerto Rp 971.624 07 Nopember 2008 No. 565/4867/416.113/2008; 13 Nopemer 2008 No. 565/4976/416.113/2008
c. Kab. Pasuruan Rp 955.000 30 Oktober 2008 No. 566/075/424.068/2008; 17 Nopember 208 No. 566/404/424.068/2008.
d. Kab. Sidoarjo Rp 955.000 31 Oktober 2008 No. 560/3649/404.3.9/2008; 13 Nopember 2008 No. 560/3803/404.3.9/2008
e. Kab. Malang Rp 954.500 30 Oktober 2008 No. 561/2187/421.108/2008; 14 Nopember 2008 No. 561/2322/421.108/2008
f. Kota Surabaya Rp 948.500 28 Oktober 2008 No. 560/4858/436.5.10/2008; 13 Nopember 2008 No. 560/5165/436.5.10/2008
g. Kota Malang Rp 945.373 29 Nopember 2008 No. 568/2059/35.73.312/2008; 14 Nopember 2008 No. 560/2196/35.73.312/2008
h. Kab. Nganjuk Rp 625.000 24 September 2008; 13 Nopember 2008 No. 560/949/411.414/2008

2. Karena dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten pada 8 Daerah sehubungan dengan usulan UMK yang akan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan mengalami jalan buntu/tidak ada kesepakatan bulat maka Bupati/Walikota pada 8 daerah tersebut yang pada akhirnya mengusulkan besaran UMK Tahun 2009 kepada Gubernur untuk ditetapkan; usulan dari Bupati/Walikota ini yang pada akhirnya dijadikan dasar oleh Gubernur untuk menetapkan UMK pada 8 daerah tersebut.

Tindakan Gubernur diatas sudah benar dan sudah sesuai prosedur serta tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.)

Pada akhirnya setelah banyak ditentang oleh buruh maka Peraturan Bersama Menakertrans, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Per.16/Men/X/2000, No. 49/2008, No. 922.1/M-Ind/10/2008 dan No. 39/M-Dag/Per/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global khususnya Pasal 3 direvisi dengan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003; yang intisarinya berbunyi sebagai berikut :
“Gubernur dalam menetapkan upah minimum mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah dan atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak para Pekerja/Buruh, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah”.

d. Bahwa tidak dipertimbangkannya dan tidak ditetapkannya usulan UMK oleh Terintervensi II/Tergugat Asal sesuai dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten pada 8 daerah Ring I adalah sudah tepat mengingat usulan UMK hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten tersebut menyalahi ketentuan dan mekanisme yaitu mengabaikan dan lebih rendah daripada hasil survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten pada 8 daerah Ring I tersebut diatas (Contoh : hasil survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Surabaya yang menemukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dijadikan dasar dalam penentuan UMK adalah lebih kurang Rp 968.000,-; sementara usulan UMK oleh Dewan Pengupahan Kota Surabaya sebesar Rp 905.500,-).

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah Para Pengintervensi jelaskan pada poin-poin tersebut diatas maka Gugatan dari Terintervensi I/Penggugat Asal terhadap Terintervensi II/Tergugat Asal menurut hukum harus ditolak dan dibatalkan.

Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Terintervensi I/Penggugat Asal ditolak untuk seluruhnya serta menghukum Terintervensi I/Penggugat Asal untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

6. Bahwa Para Pengintervensi mempunyai kepentingan terhadap Keputusan dari Terintervensi II/Tergugat Asal oleh karena SK Gubernur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 secara hukum tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dan sudah sesuai dengan prosedur; sehingga dengan adanya Gugatan dari Terintervensi I/Penggugat terhadap Terintervensi II/Tergugat Asal maka Para Pengintervensi sangat dirugikan mengingat Para Pengintervensi merupakan Buruh sekaligus merupakan Pengurus dan Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang mempunyai anggota ribuan buruh di Jawa Timur sekaligus bertanggungjawab mewakili serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan jutaan buruh beserta keluarganya di Jawa Timur lainnya yang upahnya per 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009 seharusnya dinaikkan sesuai Keputusan Gubernur; sehingga oleh sebab itu perkara ini berdampak signifikan, massif dan amat luar biasa menyangkut nasib dan kehidupan jutaan buruh Jawa Timur sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan dan menikmati kenaikan upah minimum.

7. Bahwa oleh karena itu Gugatan Para Pengintervensi terhadap Para Terintervensi beralasan hukum untuk diterima seluruhnya karena Para Pengintervensi mempunyai kepentingan langsung terhadap SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 disatu pihak; dilain pihak SK Gubernur tersebut jelas-jelas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya menuju kehidupan yang lebih layak dan bermartabat sebagaimana amanah Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 D dan Pasal 27 Ayat (2) serta sejalan dengan UU HAM, UU Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya maupun Standar Perburuhan Internasional PBB yaitu Konvensi ILO Tentang Upah Minimum dimana Indonesia merupakan Negara Anggota ILO.

Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Terintervensi I/Penggugat Asal ditolak untuk seluruhnya serta menghukum Terintervensi I/Penggugat Asal untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini serta mohon Terintervensi II/Tergugat Asal tunduk dan bertakluk pada Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya.
Berdasarkan hal-hal yang Penggugat Intervensi uraikan diatas maka Para Penggugat Intervensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby Yth untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya Para Penggugat Intervensi mohon diputuskan sebagai berikut :

1. Terhadap Gugatan Asal
– Menolak Gugatan Asal Terintervensi I/Penggugat Asal perkara No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby untuk seluruhnya.
2. Dalam Intervensi
a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Pengintervensi untuk seluruhnya.
b. Menyatakan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Dalam Gugatan Asal dan dalam Intervensi
– Menghukum Terintervensi I/Penggugat Asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
– Setidak-tidaknya memohon Keputusan yang seadil-adilnya.
Demikian Gugatan ini Para Penggugat Intervensi sampaikan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby Yth; seraya mengharapkan kearifan dan keadilan atasnya untuk mana dihaturkan terima kasih.

Hormat Para Pengintervensi
Kuasa Hukum

1. M. SYAIFUL ARIS, SH.

2. NOERANA DIBYANTARSIH, SH.

3. M. FAIQ ASSIDIQI, SH.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s