Upah Buruh Tersandera Arogansi APINDO Jatim

Catatan Awal Tahun 2009 Perburuhan Jawa Timur;

Kebijakan Neoliberal lagi lagi menindas dan mengorbankan buruh,seperti dalam konteks UMK;Alih-alih kesejahteraan buruh semakin membaik dengan kenaikan UMK 2009,pemboikotan dan gugatan UMK oleh APINDO menyebabkan pelanggaran UMK terjadi secara sistematis dan meluas serta besar-besaran di tengah lemah-mandul-tumpulnya Pengawasan Ketenagakerjaan&imbas krisis keuangan global yang berdampak kemiskinan buruh Jatim semakin parah yang berbuntut PHK maupun Sistem Kerja Kontrak-Outsourcing meningkat tajam.

SK Gubernur yang sudah lebih baik tapi masih Jauh dari Ideal dan Layak

Dalam pandangan ABM Jatim;Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/403/KPTS/13/2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 Tertanggal 19 November 2008 meskipun proses pembuatan kebijakan tahun ini jauh lebih baik tapi memang belum ideal,karena UMK yang ditetapkan tersebut masih jauh dari layak dan belum sepenuhnya berdasarkan hasil survey pasar yang obyektif ,valid dan terbuka serta besarannya belum mencapai 100% dari 46 Komponen KHL,namun ABM memberikan apresiasi terkait keberanian Gubernur untuk mengabaikan Peraturan Bersama 4 Menteri yang memerintahkan UMK yang ditetapkan besarannya paling banyak 6% mengikuti angka pertumbuhan ekonomi nasional tapi besaran kenaikan UMK Tahun 2009 terutama UMK daerah Industri Utama jatim yang kenaikannya mencapai 17 persen jauh lebih tinggi daripada rekomendasi PB 4 menteri,selain itu system ring yang menempatkan Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi selama ini UMKnya dibuat tertinggi disusul daerah sekitarnya akhirnya dihapus ini merupakan terobosan berani dan langkah positif menuju kebijakan pengupahan yang lebih adil.
Dalam keputusan tersebut juga telah dicantumkan mengenai mekanisme penangguhan bagi pengusaha yang tidak mampu &keberatan sesuai Ketentuan Kepmenakertrans 231/2003.
MEKANISME PENANGGUHAN UMK
SESUAI KEPMENAKERTRANS 231/2003
TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM

Pasal 3
(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
(2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.
(3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan , maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja /serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja / buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing masing serikat pekerja/serikat buruh.
(7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima upah minimum di perusahaan.
(8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka.
Pasal 4
(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :
a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
c. salinan akte pendirian perusahaan;
d. data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;
(2) Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan.
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi.
Pasal 5
(1) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan :
a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;
b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;
c. menaikkan upah minimum secara bertahap.
(3) Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru.
Pasal 6
(1) Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan penangguhan secara lengkap oleh Gubernur.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir dan belum ada keputusan dari Gubernur, permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka permohonan penangguhan dianggap telah disetujui.
Pasal 7
(1) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah sebesar upah yang biasa diterima pekerja/buruh.
(2) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak Gubernur, maka upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.

Surat Edaran,Gugatan dan SKB 4 Menteri menjadi senjata APINDO untuk terus menerapkan Upah Murah

Kenaikan UMK yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan buruh makin jauh dari harapan karena dalam kenyataannya kebijakan ini dilanggar oleh banyak Perusahaan dan lagi-lagi buruh terkorbankan , Pangkal persoalan dipicu keberatan APINDO JATIM terhadap besaran UMK yang berujung Surat bernomor 175/DPP/XII/2008 tertanggal 1 Desember 2008 memerintahkan kepada para anggotanya untuk tidak melaksanakan Keputusan Gubernur Tentang UMK di daerah Industri utama Jatim dengan jalan menaikkan sebesar Rp.905.500 dengan merujuk kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Surabaya diperoleh hasil bila pertimbangan besaran inflasi adalah 12,41 persen, tapi ternyata, gubernur menaikkan pertimbangan itu menjadi 17,75 persen oleh sebab itu APINDO Jatim tidak akan mengikuti SK Gubernur.

Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum(PMH)APINDO Jatim;Memanfaatkan Pengadilan Untuk Merampok Upah Buruh

Tidak cukup membangkang terhadap SK Gubernur,Upaya lain yang ditempuh APINDO adalah membatalkan dan mencabut SK lewat jalur Pengadilan Negeri melalui Kantor Advokat Srijaya(Tjandra Sridjaja Pradjonggo Dkk) pada tanggal 10 Desember 2008 menggugat Gubernur lewat gugatan No. 691/Pdt.G/2008/PN.Sby dengan ALIM MARKUS dkk sebagai PARA PENGGUGAT melawan GUBERNUR JAWA TIMUR sebagai TERGUGAT terkait Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/403/KPTS/13/2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 Tertanggal 19 November 2008,Dalam gugatannya Gubernur dinilai melanggar Asas-Asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga Keputusan Gubernur dinilai cacat hukum karena bertentangan terutama dengan peraturan Bersama 4 menteri sehingga APINDO Jawa Timur meminta SK tersebut dicabut dan dibatalkan.
UMK YANG DIBOIKOT&DIGUGAT APINDO JATIM
NO DAERAH UMK
1 Kab.Gresik Rp 971.624
2 Kab.Mojokerto Rp 971.624
3 Kab.Pasuruan Rp.955.000
4 Kab.Sidoarjo Rp.955.000
5 Kab.Malang Rp.954.500
6 Kota Surabaya Rp.948.500
7 Kota Malang Rp.945.373
8 Kab.Nganjuk Rp.625.000

Adapun terkait Gugatan APINDO ABM bersikap;
1. Mendesak APINDO Jatim untuk mencabut gugatan dan segera melaksanakan UMK serta jangan menggunakan Pengadilan sebagai alat untuk merampok upah buruh.
2. Mendesak Majelis Hakim segera menolak gugatan APINDO melalui Putusan Sela karena gugatan tersebut ngawur dimana secara materi mengada-ngada dan tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat serta secara kompetensi absolute majelis hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena jika keberatan terhadap UMK maka telah disediakan jalurnya yaitu mekanisme penangguhan sedangkan untuk mencabut dan membatalkan mekanismenya adalah eksekutif review dengan merevisi kebijakan.

Pelanggaran UMK 2009 diperkirakan ABM meningkat tajam&gila-gilaan

Dalam perkembangan gugatan APINDO beserta Surat Edaran serta SKB 4 Menteri tersebut dijadikan kedok,dasar dan legitimasi untuk melanggar SK Gubernur dan berdasarkan laporan yang dihimpun oleh ABM Jawa Timur tercatat banyak perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan tetapi mengikuti arahan APINDO dengan sistematis dan sengaja melanggar SK Gubernur,Pelanggaran UMK 2009 ini terjadi secara besar-besaran,Data sementara yang dihimpun per 25 Januari 2009 ini pelanggaran UMK diperkirakan sekitar 172 ribu buruh di 174 Perusahaan jatim sebagai berikut :

NO PERUSAHAAN ESTIMASI
JUMLAH BURUH SUMBER
1 Sekitar 50 Perusahaan Grup M 1-5 di Sby,Sda,Gresik 25.000 Laporan&Pengaduan
Buruh
2 Sekitar 50 Perusahaan anggota sejumlah Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Gresik 75.000 Laporan&Pengaduan Buruh + Informasi Pengurus Serikat Buruh Gresik
3 15 Perusahaan di Pasuruan 10.000 Laporan Buruh&Pengurus Serikat Buruh
4 35 Perusahaan di Malang 50.000 Laporan Buruh&Pengurus Serikat Buruh
5 17 Perusahaan di Kawasan Surabaya Barat 8000 Laporan Buruh&Pengurus Serikat Buruh
6 7 Perusahaan di Mojokerto 6000 Laporan Buruh&Serikat Buruh

Mekanisme Penangguhan UMK;Jalan yang Sah,Damai&Legal yang Diabaikan Banyak Korporasi

Di tengah arus pembangkangan UMK oleh banyak Perusahaan,terdapat 34 Perusahaan mengajukan penangguhan tetapi akhirnya 4 perusahaan mengurungkan dan mengikuti arahan APINDO Jatim,Setelah diproses akhirnya Melalui Keputusan Gubernur No 188/404/KPTS/013/2009 Tertanggal 20 Januari 2009 Tentang Penangguhan dan Penolakan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 Gubernur Jawa Timur mengabulkan penangguhan terhadap 14 Perusahaan di Jatim Sektor Perkebunan,Industri Gula,Mebel Kayu,Besi,Benang-Spinning-Kain Bordir,Jasa radio&jasa kesehatan dengan 2153 buruh yaitu PTPN X PG Watoetoelis Sidoarjo,PTPN X PG Toelangan Sidoarjo,PTPN X Kremboong Sidoarjo,PT Ispat panca putra Gresik,PT.Sri Rejeki Mebelindo Pasuruan,UD Sri Rejeki Pasuruan,PTPN XII Kebun Bangelan Malang,PTPN XII,Kebun Pancursari Malang,PTPN XII Kebun Wonosari Malang,Lotus Indah Textiles Industries Surabaya,PTPN XII Kebun Ngrangkah Pawon Kediri,PT.Radio Jayabaya Fatikha Kediri,PTPN XII Kebun Kertowono Lumajang dan Pondok Pemulihan Doulos Batu.
Selain itu Gubernur juga menolak penangguhan yang diajukan oleh 15 perusahaan dengan alasan tidak ada Laporan Keuangan rugi laba 2 tahun terakhir,masa kerja buruh yang diajukan penangguhan diatas 1 tahun serta tidak disertai naskah kesepakatan dengan buruh/pekerja/Serikat yaitu Rumah Sakit Ibu Anak Ikatan Bidan Indonesia Kota Surabaya,PT Solihin Jaya Industri Surabaya,CV Cahaya Sejati Gumilang.PT Ispat Wire Product Sidoarjo ,PT.Giunco Kota Mas Sidoarjo,PT.Kreasi Alam Indonesia/PT.Fendi Mungil Gresik,PT.Tirta Mahakam Gresik,PT Rira Indonesia Mojokerto,PT.Industri Sandang Nusantara Pasuruan,PT.Yamaha Elektronik Manufacturing Pasuruan,PT Sapta Pusaka Listrik Nusantara Pasuruan ,UD Serbaguna Kabupaten Kediri,PT.Dwi Tunggal Marmer Indah Tulungagung,PT.Semeru Makmur Kayunusa Lumajang dan PT.Wana Cahaya Nugraha Lumajang

Pandangan ABM Jatim Terkait Penangguhan:
1. Keputusan Gubernur No 188/404/KPTS/013/2009 Tertanggal 20 Januari 2009 Tentang Penangguhan dan Penolakan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 merupakan kebijakan yang cukup baik berdasarkan ketentuan dan diproses secara cukup obyektif.
2. Terhadap Kebijakan Penangguhan , ABM Jawa Timur menghargai sikap 29 Perusahaan yg mengajukan penangguhan karena mereka telah mengikuti mekanisme&mentaati hukum di tengah Arus pembangkangan dan pemboikotan massal sejumlah Perusahaan
3. Bagi 14 Perusahaan yg dikabulkan Pemerintah Provinsi utamanya Pegawai Pengawas harus terus mengawasi dan 2153 buruh yg mendapat upah rendah dibawah UMK harus juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk memberikan akses kesejahteraan,pendidikan,kesehatan dan perumahan yang dicover oleh APBD.
4. 15 Perusahaan yg ditolak harus melaksanakan UMK sesuai SK Gubernur dan tetap wajib mendapatkan Pengawasan khusus secara ekstra ketat dan reguler.
Bagi Pengusaha yang tidak menggunakan jalur mekanisme penangguhan dan melanggar UMK maka secara nyata-nyata tindakan tersebut merupakan bentuk pemiskinan massal dan sistematis tehadap buruh,pelecehan terhadap Gubernur,menginjak injak hukum&Konstitusi
Oleh sebab itu sikap ABM Jatim terhadap Pelanggaran UMK:
1. Agar Hukum ditegakkan,dihormati dan ditaati serta menimbulkan efek jera serta memberikan keadilan terhadap rakyat maka Penindakan tegas dan represif terhadap pelanggaran UMK menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar tawar lagi dan sekaranglah saatnya Pengawas/PPNS-Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan bertanggungjawab dan wajib menyeret Pengusaha yang kasat mata dan nyata-nyata terbukti dengan sengaja,terencana&sistematis melanggar UMK ke Penjara sesuai dengan Pasal 185 UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana Pelanggaran UMK dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kejahatan dengan Ancaman Hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun ditambah denda 100 Juta hingga 400 Juta.
2. Melakukan tekanan-tekanan melalui aksi-aksi dan membuat “Black List Korporasi” pelanggar UMK
3. Membuat Posko Upah Murah sebagai Pusat Advokasi Kasus-Kasus UMK.
4. Mendesak Optimalisasi dan Efektivitas Disnaker utamanya Pengawasan agar Kasus dan Konflik UMK tidak berkembang menjadi Kasus PHK yang berbuntut dengan Penerapan Sistem Kontrak/Outsourcing/Magang/Pendidikan Pelatihan.

Di saat situasi dan kondisi yang semakin berat menyikapi permasalahan UMK ABM Jatim akan terus berjuang melalui aksi unjuk rasa dan melakukan Legal Action maupun Pertemuan-Dialog dengan Pihak-Pihak Terkait untuk mencari solusi yang lebih berkeadilan dan berkemanusiaan.

Surabaya 25 Desember 2009

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s